Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Abaikan urusan pengusaha OAP, Gubernur peringatkan pimpinan OPD

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Guberbur Papua Barat Dominggus Mandacan memberi warning atau peringatan kepada sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengabaikan kepentingan pengusaha-pengusaha Papua.

Pada apel gabungan, Senin, gubernur mengatakan pemerintah Papua Barat berkomitmen untuk memberdayakan pengusaha asli Papua. Sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 84/2012 hal itu sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah Papua Barat.

Gubernur mengutarakan, ia  sudah mengeluarkan perintah melalui surat sekda, bahwa proyek yang nilainya kurang dari Rp.500 juta harus diserahkan ke Bappeda, sehingga bisa dilakukan penunjukan langsung kepada pengusaha Papua.

“Perintah gubernur tidak sembarang karena itu amanat Perpres 84. Ada beberapa OPD yang tidak melaksanakan itu. Saya sudah pegang datanya,” kata gubernur.

Dia menjelaskan, pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap program pembinaan masyarakat Papua. Seluruh kepala daerah dan pimpinan OPD harus bisa merealisasikan.

Menurut gubernur, pemberdayaan bagi pengusaha Papua memiliki arti penting bagi pembangunan Papua Barat.

“Pusat sudah punya komitmen itu melalui penerbitan Perpres 84. Kenapa kalian pejabat daerah justru mengabaikanya. Kita harus punya semangat yang sama dengan pemerintah pusat,” ujarnya lagi.

Pemerintah Provinsi Papua Barat pada Kamis (11/9) melaksanakan pembagian paket pekerjaan. Pembagian  yang dilaksanakan di Kantor Bappeda Papua Barat itu berlangsung ricuh.

Saat itu pemerintah Papua Barat membagikan 33 paket pekerjaan. Paket yang terdiri dari pengadangan barang dan jasa itu dibagikan dengan sistem undian kepada 55 asosiasi pengusaha yang ada di Papua Barat.

Menyusul pembagian tersebut, pemerintah dinilai tidak serius memberdayakan pengusaha Papua.

“Pekerjaan cuma 33 paket asosiasi  ada 55. Bagaimana cara membaginya, terus setelah asosiasi terima undian kita harus bagi lagi ke anggota asosiasi yang masing-masing punya badan usaha,” kata Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) Manokwari Yacob Yenu.

Yenu berpandangan, pimpinan OPD mengabaikan perintah gubernur dan Perpres 84/2012 tentang pengadaan barang dan jasa khusus bagi Papua dan Papua Barat. (ibn)

Tinggalkan Balasan