Ilustrasi Penyerapan-Anggaran

Abia Ullu : Jangan Paksa Serap Anggaran, Harus Pakai Bukti

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com — Sejak Senin (21/9/2015) Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) APBD Perubahan tahun 2015 Provinsi Papua Barat sudah bisa dibagikan ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Meskipun dalam DPA terdapat belanja modal, tetapi tidak harus memaksakan melakukan penyerapan hingga 100 persen, tanpa dibarengi dengan bukti pekerjaan di lapangan.

“Jangan dipaksakan untuk menghabiskan dana, karena proses tander itu membutuhkan paling tidak waktu 1 bulan. Apalagi kegiatan fisik di Papua banyak mendapat kendala pada akhir tahun karena curah hujan yang tinggi,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Papua Barat Abia Ullu kepada wartawan di halaman kantor Gubernur Papua Barat, kemarin.

Dijelaskan Ullu, selain itu, tingkat kesulitan untuk menjangkau daerah dan untuk memperoleh bahan baku juga masih sulit. Sehingga hal ini perlu dipikirkan oleh masing-masiing SKPD. Supaya tidak ada yang menjadi korban.

Ditanya apakah ada pergeseran pada APBDP 2015 ini, Ullu melanjutkan, di dalam DPA itu memang ada pergeseran dan revisi sesuai kebutuhan SKPD masing-masing.

Mengenai SKPD mana saja yang melakukan revisi dan pergeseran, ia enggan menyebutkan. Ullu menjelaskan, revisi dan pergeseran tidak menambah anggaran, hanya menggeser tolak ukur, namun anggaran tetap tidak mengalami penambahan. Namun pada APBD P tahun 2015 ada penambahan anggaran kurang lebih sekitar Rp. 600 miliar.

“Anggaran tersebut dialirkan ke beberapa sektor, di antaranya ke belanja modal dana infrastruktur APBNP 250 miliar yang harus dipaksakan cepat dianggarakan pada APBDP, dan dana alokasi khusus sekitar 16 miliar lebih. Jadi total 266 miliar lebih yang dituangkan dalam APBDP. Kemudian ada sisa Silva, juga tidak semua ada penerimaan yang tidak memenuhi target, akhirnya menutupi supaya tidak terjadi devisit,” katanya lagi.

Ia menambahkan, program kegiatan belanja modal harus betul-betul berpihak pada rakyat, bukan mengada-ada kegiatan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
“Kegiatan di lapangan volume pekerjaannya rendah tetapi daya serap anggaran 100 persen. Ini kan tidak benar. Sudah sering saya sampaikan di apel, jangan ada dusta di lapangan dengan di kantor beda. Ini tidak boleh,” tandas Ullu. |DINA RIANTI