Beberapa bakal calon kandidat bupati dan wakil bupati yang telah menyatakan siap maju dalam Pilkada Kabupaten Manokwari berkumpul pada acara sosialisasi yang digelar KPUD Manokwari, Senin, 8 Juni 2015. | CAHAYAPAPUA.com/ZAKARIAS T BALA)

Acuan Hukum Belum Ada, Syarat Asli Papua Belum Berlaku di Pilkada Manokwari

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com——Wacana agar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju pada Pilkada Kabupaten Manokwari dan juga daerah lainnya di tanah Papua harus orang asli Papua tampaknya belum bisa diberlakukan dalam Pilkada serentak tahun 2015.
KPUD Manokwari menyatakan, poin mengenai calon kandidat harus orang asli Papua tidak bisa disertakan sebagai salah satu persyaratan dalam pencalonan bupati dan wakil bupati pada Pilkada Desember nanti.
KPUD Manokwari tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dijabarkan dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) tentang Pilkada serentak.
“Sepanjang belum ada UU maupun aturan baru yang menggantikan, kami dari KPUD Manokwari tetap menggunakan ketentuan yang ada. Sampai sekarang belum ada acuan hukum yang menjadi rujukan seperti Perdasi dan Perdasus. Jadi yang (syarat pencalonan) kami gunakan adalah warga negara Indonesia, “ ujar komisioner divisi teknis penyelenggara Abdul Muin Salewe.
Muin menyampaikan hal itu pada acara sosialisasi PKPU tentang tahapan, pencalonan dan kampanye di aula kantor KPUD Manokwari, Senin (8/6/2015) siang.
Acara ini diikuti perwakilan partai politik, para bakal calon bupati dan wakil bupati yang telah menyatakan kesiapan maju dalam Pilkada serta pimpinan dan anggota Panwaslu.
Menjawab pertanyaan peserta sosialisasi terkait konsideran dalam salah satu PKPU yang mengikutkan UU nomor 21/2001 tentang Otsus Papua sebagai salah satu rujukan, Muin mengaku dirinya sudah berkonsultasi langsung dengan KPU Pusat terkait hal itu.
“Komisioner Divisi Hukum KPU RI menyatakan rujukan UU nomor 21/2001 itu hanya berlaku untuk calon gubernur dan wakil gubernur karena itu sudah ada Perdasus-nya. Itu tidak berlaku untuk calon bupati dan wakil bupati maupun calon wali kota dan wakil wali kota. Jadi kami tetap ikut seperti itu, “ ucap Muin. |ZAKARIAS T BALA