Kapolres Teluk Bintuni AKBP D. M. Sidan Sutrahna.

Ada dugaan korupsi pembangunan Bandara Merdey, Polres Bintuni tunggu laporan

BINTUNI, Cahayapapua.com— Karena alasan menerima laporan resmi, Kepolisian Resor Teluk Bintuni belum bergerak melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi di proyek pembangunan Bandara Merdey yang dibiayai anggaran APBN tahun 2015 senilai Rp80 miliar lebih.

Kendati informasi ini sudah berkembang di masyarakat, Kapolres Teluk Bintuni AKBP D. M. Sidan Sutrahna saat dikonfirmasi mengenai dugaan kasus ini, Senin (10/7), mengaku sampai saat ini belum ada yang datang melapor.

“Pembangunan bandara ini sudah jauh-jauh hari berjalan, baru diduga adanya pelanggaran-pelanggaran. Tapi kami belum melihat pelanggaran administrasi atau kerugian. Kalau nanti ada laporan dari masyarakat terkait penyimpangan pembangunan bandara ini, kami sebagai perangkat penegak hukum siap menindak lanjuti,” kata Sidan.

Disinggung apakah sudah melaksanakan penyelidikan, Kapolres mengatakan penyelidikan ini terkait dengan kerjasama beberapa tim, seperti dari Inspektorat yang juga akan turun. Namun dia mengaku akan menunggu hasil pengecekan Inspektorat. Jika nantinya ditemukan bukti-bukti dugaan pelanggaran-pelanggaran, penyidik menurutnya akan membentuk tim investigasi.

“Kami bentuk tim investigasi dulu, apabila ditemukan bukti-bukti penyimpangan kerugian negara bisa saja kami akan mengambil sikap. Karena ini sifatnya nasional kami tim akan melaporkan ke Kapolda. Kami akan terus berkoordiansi dengan Polda apa pun bentuk kasusnya,” katanya.

Sementara Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengaku telah mendapat laporan dari masyarakat terkait hal ini. Untuk memastikan, dirinya telah memerintahkan Inspektorat dan Dinas Perhubungan untuk turun mengecek.

“Terkait dengan yang di Bandara Merdey, meskipun itu dibiayai dari APBN tetapi saya juga perintahkan Inspektorat untuk turun dan Dinas Perhubungan untuk melihat itu, karena ada laporan masyarakat,” kata Bupati Petrus Kasihiw, di Mapolres Teluk Bintuni, Sp 5, Distrik Bintuni, Senin (10/7).

Bupati mengatakan pemerintah daerah betul-betul mendukung dan berkomitmen dengan pemberantasan korupsi. Untuk itu pihaknya siap menyampaikan keterangan, data dan informsi baik itu dalam bentuk dokumen-dokumen atau bukti lain, jika diperlukan penyidik. “Saya sudah sampaikan kepada instansi-instansi saya untuk diserahkan. Paling tidak kita kooperatif,” kata Bupati.

Tapi kata Bupati harus melihat secara jeli terkait pidana kasus ini, apakah ini murni pelanggaran-pelanggaran hukum atau memang kondisi-kondisi diluar dugaan yang menyebabkan kegiatan pembangunan itu tidak berjalan dengan baik, sehingga harus betul-betul dipilah.

“Kita berharap itu menjadi efek jera dan pelajaran bagi yang lain, supaya dari waktu ke waktu pemberantasan korupsi ini berjalan efektif,” ujar Bupati. (art)

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: