Adat, Kesejahteraan dan Kekalahan?

Rantai kekuasaan telah menempatkan masyarakat adat di posisi yang paling bawah dalam struktur kekuasaan. Posisinya akan selalu kalah karena ketiadaan modal ekonomi dan politik.

 I Ngurah Suryawan. Staf pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UNIPA Manokwari, Papua Barat

I Ngurah Suryawan. Staf pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UNIPA Manokwari, Papua Barat

Oleh :I Ngurah Suryawan

Masyarakat adat di negeri ini dalam sejarahnya seolah terjepit dari dua kepentingan besar yang terus mengikutinya. Kedua kepentingan itu sebenarnya sangat bertolak belakang dan menjadi cermin dari dinamika transformasi (perubahan) sosial budaya di tengah masyarakat.

Pertama, adalah kepentingan untuk “menjaga” dan “melestarikan” tradisi, adat, dan kebudayaan yang telah terbentuk dari dulu dan terbukti bertahan dan menjadi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan membentuk kebudayaan. Pondasi ini tercermin dalam keseharian masyarakat berupa nilai-nilai sosial budaya yang dibentuk untuk mengelola kehidupan bersama sebagai sebuah komunitas.

Kedua, tuntutan transformasi sosial budaya yang terus-menerus menantang dengan berbagai dilema-dilema yang dihadapi oleh masyarakat (adat). Wajah-wajah penggerak transformasi sosial tersebut berasal dari berbagai introduksi nilai-nilai dari luar dalam berbagai bentuk dan praktiknya. Diantaranya adalah agama, sistem pemerintahan (birokrasi) modern, hingga yang saat ini paling mencengkram masyarakat (adat) adalah kuasa investasi global yang menjarah sumber daya alam di Tanah Papua.

Di tengah situasi yang menghimpit tersebut, masyarakat adat dipaksa memperbaharui dirinya untuk menatap identitas dan dunia yang sedang berubah. Di tengah proses negosiasi memperbaharui diri itulah kerap kali terjadi gesekan di dalam diri masyarakat adat sendiri untuk berorientasi tentang diri dan dunia global yang semakin terus berubah.

Mimpi-mimpi yang mereka pelihara dan kembangkan sejak mulai lahir hingga berajak dewasa perlahan-perlahan menuju ketidakpastian. Mereka sehari-hari melihat bagaimana mimpi tentang hidup yang lebih baik dan sejahtera makin jauh dari kenyataan. Sementara di sisi lain, “dunia baru” yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga modernitas seperti yang disebutkan di atas berkuasa merajalela dan sewenang-wenang menyingkirkan hak hidup mereka. Begitulah tragisnya sehingga masyarakat adat kemudian bersiasat untuk memperjuangkan hidupnya yang semakin terhimpit.

Siasat mereka berlangsung sporadis, dan kebanyakan menggunakan senjata identitas adat mereka untuk berjuang menegakkan diri bertahan hidup. Kasus-kasus perampokan tanah ulayat dan eksploitasi besar-besaran sumber daya di lingkungan masyarakat adat membuat mereka sadar untuk bertahan dan melawan.

Masyarakat adat di sebagian besar belahan dunia adalah termasuk kelompok masyarakat yang paling nyata menjadi “korban dari kemajuan”, mengalami diskriminasi sistemik, tingginya tingkat kemiskinan, dan terus mengalami kehilangan sumber kehidupan tradisionalnya ketika tanah tempat mereka hidup terlelang habis kepada kepentingan pihak tambang dan penebangan hutan. Namun pada saat indigenisme bersentuhan dengan lingkaran aktivis NGO pada awal 1990-an, sebuah perubahan besar situasi politik dunia sedang terjadi dimana masyarakat adat “kembali memasuki arena kekuasaan” (Hanley dkk, 2010: 10 via Bodley, 1975; Wiessner, 1999).

Gerakan masyarakat adat seperti diungkapkan Hanley dan Davidson (with Moniaga (2007; 2010) dengan mengutip Manuel Castells (1997: 2) menjadi salah satu identitas perlawanan yang menggali gerakannya dari parit-parit perlawanan atas nama Tuhan, bangsa, identitas, dan lokalitas untuk menghadapi kekuasaan globalisasi.

 Kesejahteraan atau Kekalahan?

Apakah mereka (masyarakat adat) ini sedang mengalami kekalahan secara perlahan-lahan? Atau justru justru sejak lama mereka telah tertaklukkan dengan berbagai kekuatan-kekuatan trans nasional yang beroperasi di daerah mereka? Situasi yang terjadi di tengah masyarakat adalah kebingungan sekaligus frustasi untuk bersikap. Introduksi kekuatan trans nasional dalam bentuk investasi yang berkolaborasi dengan birokrasi pemerintahan telah membuat keterpecahan di tengah masyarakat. Pegangan akan nilai-nilai adat dan budaya sedikit demi sedikit mulai tergoyahkan.   Masyarakat mulai bersiasat untuk memanfaatkan peluang dari kehadiran sumber pendapatan ekonomi dan “bermain” untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Sebenarnya rantai kekuasaan telah menempatkan masyarakat adat di posisi yang paling bawah dalam struktur kekuasaan. Posisinya akan selalu kalah karena ketiadaan modal ekonomi dan politik. Yang mereka sisakan hanyalah identitas dan hak ulayat yang masih bisa mereka pertahankan.

Namun sedikit demi sedikit mulai digerogoti oleh kuasa modal dan kekuasaan. Meminjam istilah Y.B Mangunwijaya (1987), perempuan dijadikan barang rampasan seperti kisah Igobola. Desa kecil dibumihanguskan oleh desa besar yang takluk pada kesultanan. Sementara kesultanan ditelan oleh kekuatan dagang global yang kemudian menyatu dalam kekuatan Negara penjajah.

Dalam ungkapan Mangunwijaya, hubungan sosial yang berkembang di Maluku itu seperti hubungan anatar ikan-ikan hiu, ido, dan homa, ikan besar memangsa yang lebih kecil. Ikan hiu adalah gambaran dari penjajah yang ganas. Sementara ikan ido atau tuna adalah pengusa pribumi yang tega memangsa homa atau teri yang sesungguhnya rakyatnya sendiri hanya untuk menyerahkan dirinya dimangsa hiu.

Tentu saja banyak cerita tentang kegagalan/kekalahan masyarakat adat untuk mengorganisir kehadirannya di tengah tekanan pembangunan, bukanlah satu-satunya gambaran tentang keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Kini telaha da aliansi masyarakat adat dari Aceh sampai papua yang tergabung dalam AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) yang melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan terhadap komunitas adat tempatan di seluruh nusantara. Selain itu di sana-sini, secara sporadic, masih dapat ditemukan praktek-praktek adat yang nyata menjaga alam dan menyelamatkan komunitasnya.

Misalnya praktek sasi (larangan adat untuk memanen dalam jangka waktu tertentu) ikan lompa di Haruku dan sasi lainnya di Maluku; dan keberhasilan rekonsiliasi adat ala orang-orang di Kepulauan Kei atas kerusuhan SARA yang pernah mereka alami. Pada kisah-kisah keberhasilan adat hadir dalam sejarah modern Indonesia ini, terlihat jelas adanya dukungan yang sangat kongkret dari para warga komunitasnya untuk menghadirkan adatnya agar kesejahteraan bersama terjamin.

Tekanan yang sangat besar terjadi pada adat di tengah dunia global seperti sekarang ini. Pada komunitas-komunitas kecil di luar Jawa-Bali adat begitu rentan ketika terjadi perebutan akses dan produk sumber-sumber alam dengan negara dan modal. Keberadaan mereka nyaris habis. Adat di nusantara habis karena “sumbangan” receh pun tidak mereka dapatkan. Tidak ada lagi sumber yang dapat mereka gunakan untuk membangunkan rumah adat (untuk nenek moyang) dan untuk membesarkan (menyekolahkan) anak-anak adatnya. Adat tinggal kenangan, nyaris tidak ada lagi yang menghadirkannya. Akhirnya adat pun kehilangan peluangnya untuk menunjukkan efikasi atau kemujarabannya dalam mensejahterakan anak-anak adat.

Dalam konteks Papua, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana adat bisa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya? Hal ini bisa diwujudkan dengan berbagai praktek adat dan kebudayaan yang memproteksi masyarakat untuk terjun bebas menjadi korban dari kuasa modal dan negara yang hadir secara massif di Tanah Papua. Namun kondisi yang menghimpit adat melalui institusi Dewan Adat dan pergerakannya memunculkan kondisi yang mengkhawatirkan.

Selain berkelidan dengan politik, fokus perhatian dan kapasitas untuk memperjuangkan masyarakat adat mendapatkan tantangan yang berat dari negara dan aparat keamanan. Stigma separatis dan teror menjadi ancaman yang serius. Selain itu, kapasitas dan konsistensi untuk serius “membela” hak-hak hidup masyarakat adat harus dijadikan perhatian yang serius. Hanya dengan itulah masyarakat adat akan bisa berkreatifitas dan berimajinasi untuk bersiasat menghadapi perubahan.

Mereka akan menemukan mekanisme untuk selalu bertahan dan menemukan siasat untuk merespon perubahan. Sehingga dengan demikian cerita dan mimpi tentang kekalahan lambat laun akan berubah menjadi optimisme untuk melibatkan diri dalam perubahan untuk merubah diri dan kehidupan masyarakat Papua.(*)

 

I Ngurah Suryawan

Staf Pendidik Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Papua