Pilkada Papua Barat

Akademisi Soroti Elit Birokrat dan Politisi Makin Ramai “Bersolek”

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-Menjelang suksesi Papua Barat 2017 mendatang, sejumlah elit birokrat sudah mulai “bersolek” menampakan diri ke publik melalui beragam cara maupun ragam media dalam rangka sosialisasi dan pencitraan diri.

“Sangat berani sekali. Ada pimpinan SKPD berani mendeklarasikan diri sebagai bakal calon gubernur. Dari sisi politik dan birokrasi cara ini sangat tidak etis,” kata Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Filep Wamafma, Rabu (3/2/2016).

Catatan Filep, sekira 3 hingga 4 orang dari kalangan birokrat secara terang-terangan mencalonkan diri sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur melakukan hal tersebut.

Filep mendesak, gubernur segera besikap tegas dengan menonaktifkan atau membebaskan yang bersangkutan dari jabatannya karena dikuatirkan membuka celah penyalahgunaan kewenangan dan keuangan negara.

Kekawatiran tersebut, diutarakan Filep, agar tidak lagi ada pimpinan SKPD maupun pejabat birokrat yang memanfaatkan kewenangan dan anggaran karena hal itu merupakan kesalahan besar seorang aparatur sipil negara.

Lembaga penegak hukum seperti, Kejaksaan dan KPK juga diminta meningkatkan pengawasan terjadinya penyalagunaan keuangan negara terutama dalam moment Pemilu. Ia mengatakan sudah ada bukti-bukti tentang penyalagunaan kewenangan dan keuangan negara sehingga tidak ada alasan bagi gubernur untuk tidak bersikap.

“Kalau gubernur tidak bisa mengambil sikap. Kalangan akademisi akan melaporkan langsung ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terang-terangan sudah menyatakan diri secara terbuka,” ujar Filep.

Selain itu, Filep juga menyoroti beberapa kalangan politikus aktif (yang saat ini sedang menjalani tugas sebagai wakil rakyat) yang mulai mencitrakan diri. Ia mengemukakan, politisi yang ikut ambil bagian dalam moment Pilgub merupakan penghianatan terhadap suara rakyat.

“Suara rakyat disia-siakan. Belum ada yang dibuat bagi masyarakat. Rakyat telah memilih, suara mereka harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk aspirasi yang nyata maupun program,” ucap Filep menegaskan.

Filep menambahkan, politikus yang masih aktif dan kembali mencalonkan diri pada momen Pilgub sejatinya bertindak bukan atas nama rakyat akan tetapi, mencari kepentingan sesaat.

“Ini perlu disoroti dan diawasi. Ini menyangkut etika. Karena rakyat akan menghakimi secara alamiah dengan cara tidak memilih mereka. Banyak fakta yang sudah ada,” tandasnya memperingatkan. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM