Agus Sumule

Akademisi : Tingkatkan Kapasitas dan Lindungi Hak Masyarakat Adat

MANOKWARI, Cahayapapua.com—— Peningkatan kapasitas dan perlindungan hak-hak masyarakat adat seperti, tanah dan hutan merupakan dua hal penting dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Hal itu, disampaikan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Papua (UNIPA) Dr. Agus Sumule saat memaparkan materi pada kegiatan seminar sehari bertajuk” Kesiapan Pemerintah Daerah dan Rakyat di Provinsi Papua Barat Ikut Serta Dalam Masyarakat Ekonomi Asean, Senin (2/5/2015).

Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Kita Satu Institute Jakarta dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat. Hadir sebagai pemateri lainnya, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Philep Wamafma.

“MEA bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kalau kita tidak siap maka tidak akan dapat manfaat. Hal ini juga akan terjadi pada perubahan globalisasi. Jika kita tidak siap maka, akan timbul korban,” kata Agus Sumule.

Menurut dia, kapasitas masyarakat adat harus ditingkatkan sehingga, mereka bisa menjadi bagian dari perlaku MEA dan, bukan menjadi korban. “Produk hukum negara kita ini sudah lengkap untuk melindungi hak-hak masyarakat adat,” ujarnya lagi.

Dia mengatakan, peran pemerintah harus lebih besar menyangkut dalam menyiapkan regulasi dan advokasi bagi masyarakat adat dalam konteks MEA.

“Kami dari akademisi bisa berperan kami membantu masyarakat hukum adat dengan pencerahan, sosialisasi, dan terlibat dalam penelitian,” ujarnya lagi.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalaha bagian dari proses globalisasi. Dimana, globalisasi ini ini mengikis hingga tipis sekat sosial, budaya, dan politik kehidupan masyarakat di dunia.

Kata Agus, MEA merupakan pasar tunggal sehingga hampiur tidak ada tariff. Tingkat kompetensi tinggi, kawasan ekonomo yang adil dan, MEA berguna sebagai alat ekonomo asean menuju perekonomian global.

Philep Wamafma mengatakan, tiga faktor yang sangat berpengaruh terhadap investasi di suatu daerah. Menurutnya MEA bisa seperti buah simalakama.

Philep mengungkapkan, kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat di Tanah Papua akan sangat terpengaruh dengan pelakasanaan MEA.

Sebab muncul pertanyaannya, apakah masyarakat Papua mampu merubah faktor sosial dalam pergaulan ekonomi global. Faktor politik di Papua yang tidak jelas membuat investasi sulit bertumbuh.

Disisi budaya, lanjutnya, masyarakat asli papua harus mampu merubah orientasinya kea rah yang lebih produktif. “Kalau dibilang masyarakat papua siap menghadapi MEA, bisa ia atau juga tidak,” ujarnya.

Sekretaris LMA, Napoleon Fakdawer mengatakan, dinamika sosial politik di Papua terkait isu Papua Merdeka tidak perlu ditanggapi oleh masyarakat asli Papua.

“Kita tidak boleh dikotak-kotakan dan tidak bisa dipecah-belah dengan isu-isu sempit tetapi, kita harus membangun kekuatan sebagai anak adat di dalam NKRI,” kata Napoleon.

Napoleon menambahkan, kegiatan seminar bertujuan untuk memberikan gambaran soal ruang dan peluang bagi masyarakat adat di Papua Barat dalam menghadapi MEA.

“Masyarakat adat harus terlibat dalam segala aspek pembangunan. Sehingga, pembangunan yang berlangsung bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli Papua,” pungkasnya. (ALF)

 

Tinggalkan Balasan