Pertemuan pembahasan paket proyek antara 10 asosiasi pengusaha asli Papua dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa (19/5/2015). | CAHAYAPAPUA.com | RASYID FATAHUDIN

Akhirnya BBP Jalan Nasional X Capai Kesepakatan dengan Pengusaha Asli Papua

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—-Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama 10 asosiasi pengusaha asli Papua akhirnya mencapai terkait penyaluran paket pekerjaan yang akan dikerjakan pengusaha asli Papua.

Kesepakatan tersebut yang ditandai dengan pertemuan di Satuan Kerja Wilayah I Manokwari, Provinsi Papua Barat dengan asosiasi pengusaha asli Papua di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X , Selasa (19/5/2015).

Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Asner Silalahi, mengatakan satu jalan yang baik dalam hal pembagian subkontraktor telah disepakati dan diputuskan beberapa paket kepada asosiasi pengusaha asli Papua.

“Jadi, paket yang sisa kita bagi rata. Dan mereka menerima. Jadi, catatan-catatan lain, ketika pengusaha-pengusaha asli Papua ini menemukan kegagalan, maka mereka akan dievaluasi untuk tahun depan. Kita sudah sepakati untuk dibuatkan raport sehingga yang meninggalkan pekerjaannya akan diberikan punishmant,” kata Asner.

Menurut Asner dalam pertemuan tersebut juga disepakati bahwa paket yang diberikan kepada pengusaha asli Papua tidak ada pemotongan, kecuali pajak. Sehingga kontraktor utama tidak bisa beralasan apapun untuk melakukan pemotongan.

“Jadi, jangan kontraktor utama ini macam-macal lagi. Jadi, sudah saya tekankan itu tidak ada lagi pemotongan, kecuali pajak. Ini yang kita putuskan dan kita rapatkan untuk kedepannya kita harapkan paket kepada pengusaha asli dapat meningkat,” ujarnya.

Terkait pembinaan yang seperti diamanatkan di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 84 Tahun 2012 menurut dia sudah dipikirkan agar pengusaha asli Papua tidak lagi menjadi subkontraktor, tapi menjadi kontraktor utama. Namun soal kontraktor utama semua bakal berasal dari Manokwari.

“Sekarang ada 40 paket yang dibagikan. Sebelumnya ada 35 yang sudah dibagikan sehingga itu tahun lalu sudah dikerjakan. Jadi, totalnya ada 75 dengan nilai antara Rp 200-300 juta,” ujar Asner semberi mengatakan tahun depan nilai proyek sesuai amanat Keppres akan direalisasikan.

Disisi lain, Asner mengemukakan antara pengusaha asli Papua dengan Balai Besar telah menandatangani nota kesepahaman. Ia meminta agar kesepakatan itu tidak dipahami sebatas kesepakatan dengan pihak Satker Manokwari, sehingga diharapkan tidak lagi menimbulkan persoalan.

“Jenis kegiatannya itu konstruksi. Ada yang pasang batu, bronjong dan macam-macam yang tidak membutuhkan alat khusus yang bisa dikerjakan. Dan lokasinya ada yang arah ke Bintuni, Kebar, Manokwari Selatan yang masuk wilayah Manokwari,” kata Asner lagi.

Sementara itu, Sekretaris Kamar Adat Pengusaha Papua (KAP-P) Provinsi Papua Barat, Yakobus Wanggai mengatakan, pembagian paket pekerjaan ini merupakan upaya pembinaan kepada pengusaha asli Papua.

Kendati demikian, Jack Wanggai, panggilan akrabnya mengingatkan agar pemerintah daerah melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) tidak lupa untuk mengakomodir pengusaha asli Papua yang belum mendapatkan paket dari balai.

“Terutama 19 SKPD yang belum menyerahkan paket kepada Bappeda harus dibagikan segera agar diteruskan kepada pengusaha asli Papua. Kami menunggu realiasi itu segera dilakukan hingga akhir bulan Mei,” katanya. |RASYID FATAHUDIN