Sekda FM Lalenoh memberikan arahan sebelum dilakukan pembukaan palang, Rabu Siang (3/12/2014). Palang dilepas setelah dilakukan dialog dengan pemilik hak ulayat. Foto: CAHAYAPAPUA.com | Zack Tonu Bala

Aksi Blokade Perkantoran di Manokwari Berakhir

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com– Pemalangan terhadap belasan kantor pemerintah di Jalan Percetakan Negara Manokwari pada Selasa, 2 Desember lalu akhirnya berakhir Rabu (3/12/2014) siang.

Pemilik hak ulayat setuju membuka palang setelah Pemkab Manokwari menggelar dialog terbuka yang dihadiri langsung Bupati Bastian Salabai, Rabu pagi di ruang Sasana Karya kantor bupati di Sowi Gunung.

Dialog itu juga melibatkan ketua Dewan Adat Papua wilayah III Kepala Burung Barnabas Dowansiba serta Sekda Drs.FM.Lalenoh. Ikut hadir Kapolsek Kota mewakili Kapolres Manokwari, Kepala Kantor Pertanahan Manokwari serta para pimpinan instansi yang berkantor di Jalan Percetakan.

Pada kesempatan itu para pemilik ulayat menyampaikan, pemalangan dipicu ketidakpuasan mereka karena Pemda tak kunjung merespon permintaan mereka terkait ganti rugi tanah di kompleks perkantoran di Jalan Percetakan Negara.

Mereka menilai ganti rugi sebesar 53 juta yang dibayarkan pada tahun 2000 tidak sepadan dengan luas tanah yang ada. “Kurang adanya perhatian pemerintah kepada kami yang buat kami lakukan pemalangan, “kata perwakilan pemilik ulayat Noak Ullo.

Paulus Indou menambahkan, kompensasi sebesar 53 juta yang telah dibayarkan itu, selain tidak sepadan dengan luas tanah, juga dianggap seperti tidak menghargai jasa baik para pendahulu mereka yang rela melepas tanah adat untuk kepentingan pemerintah.

“Penggunaan itu sudah sejak dulu, apakah 53 juta itu layak atau tidak ? Tanya Paulus. “Jadi dari tahun 2000 kami anggap pembayaran tanah itu masih mentah, “ lanjut dia.

Menanggapi itu, Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Albinus Cobis lantas memaparkan riwayat pelepasan tanah pada tahun 2000 silam semasa pemerintahan Bupati Mulyono. Dalam berita acara pelepasan itu disebutkan kompensasi sebesar 53 juta merupakan kesepakatan pemilik ulayat dan Pemda ketika itu.

“Dalam berita acara pelepasan bunyinya, uang 53 juta itu untuk imbalan jasa, “ kata Binus. Mengenai keinginan pemilik ulayat agar Pemda menambah lagi nilai ganti rugi, Binus menegaskan, hal itu sulit direalisasikan lantaran tidak memiliki dasar hukum, mengingat objeknya masih tetap sama seperti pembayaran tahun 2000.

Jika dipaksakan maka dipastikan akan menjadi temuan BPK dan bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan anggaran.

“Jadi kami sarankan pemilik ulayat gugat ke pengadilan. Kalau bapak ibu yang menang, ratusan miliar pun Pemda pasti akan bayar karena sudah ada dasar hukumnya, “ ujar Binus.

Bupati Bastian Salabai mengingatkan, permintaan pemilik ulayat agar Pemda membayar lagi ganti rugi atas tanah yang bersertifikat dan memiliki bukti pelepasan adat bisa berujung pada tindakan korupsi.

“Kami pemerintah bisa dibawa ke Kejaksaan dan KPK. Dan saya sendiri bisa tinggal di balik jeruji besi (penjara), “ ujar Salabai.

Atas dasar itu, baik Bupati maupun Sekda menyarankan agar pemilik ulayat membuka palang agar pelayanan kepada masyarakat yang sempat lumpuh bisa berjalan kembali.

“Pemda tetap memperhatikan apa yang menjadi aspirasi dari bapak ibu pemilik hak ulayat. Tapi kami minta palang dibuka dulu, sambil kita membicarakan itu kembali, “ ucap Sekda Lalenoh.

Tawaran itu pun diterima, sehingga pada sekitar pukul 13.00 kemarin, Sekda beserta para perwakilan pemilik ulayat bersama sejumlah pimpinan SKPD langsung menuju ke lokasi untuk melepas palang.

“Sekarang ini juga (siang kemarin), saya minta masing-masing pimpinan SKPD untuk meminta para pegawainya untuk kembali bekerja seperti biasa, “ ujar Lalenoh di sela-sela pelepasan palang.

Sesuai pantauan, hampir seluruh kantor yang dipalang sudah tutup sejak pagi, sehingga meski palang telah dilepas, tetap tidak aktivitas yang tampak dikarenakan sebagian besar pegawai sudah pulang atau bahkan tidak masuk kantor. |ZACK TONU BALA

 

EDITOR: BUSTAM

Tinggalkan Balasan