Bambu yang dilepas Djimie Idjie dari pintu kantor DPR Papua Barat kemarin. Setelah aksi ini, beberapa massa yang menolak pelantikan Selano mengguruduk kantor tersebut dan kembali memasang sejumlah bambu dan baliho di kantor tersebut.

Aksi Djimie Idjie Bongkar Blokade Kantor DPRPB

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Ketua DPR Papua Barat periode 2004-2009, Djimi Demianus Idjie, Selasa (8/9/2015) menyambangi kantor DPR Papua Barat. Djimi seorang diri melepas bambu yang terpasang di sejumlah pintu ruang sidang utama kantor tersebut.

Tindakan Djimi sebagai bentuk protes terhadap aksi blokade kantor DPRPB yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat menyusul keluarnya SK Menteri Dalam Negeri terkait jabatan ketua DPRPB.

Djimi menuding, aksi blokade itu tidak murni memperjuangkan orang asli Papua untuk menduduki jabatan ketua DPRPB. Menurutnya aksi itu cenderung sebagai bentuk penggalangan massa untuk memuluskan langkah salah satu kader partai Demokrat sebagai ketua DPRPB.

Bahkan ia menduga ada konspirasi yang melibatkan kepala daerah, wakil kepala daerah dan oknum di internal partai Demokrat. Ia pun mempertanyakan mencuatnya nama Pieter Konjol dalam pengisian jabatan ini.

“Kenapa Pieter Konjol yang dijagokan, ada apa? Supaya tahu, Pieter Konjol adalah pion dari kasusnya Rico Sia senilai Rp.78 miliar, Itu bargaining­-nya. Mau disembunyikan sampai kapan pun nanti pasti terbongkar. Jangan barter kasus 78 miliar rupiah untuk jabatan ketua DPRPB,” kata Djimi kepada wartawan usai melepas segel.

Dia mengajak masyarakat tidak memandang jabatan ketua DPRPB hanya dari sisi persoalan orang asli (Papua) dan bukan orang asli. Ia tak ingin ada pembodohan.

Siang itu Djimi pun menyinggung soal Raperdasus kepala daerah, mantan ketua tim perumusan perdasus kepala daerah ini kaget, isu orang asli Papua baru dibicarakan. “Palang ini saya buka, kalau mau palang lagi silahkan, kita akan bawa massa biar sekalian berhadapan,” tegas Djimi.

Anggota DPRPB, John Dimara menilai, aksi Djimi Idjie tidak tepat. Apalagi sampai menyinggung persoalan hukum yang melibatkan Gubernur dan Rico Sia soal kasus Rp.78 miliar.

John sempat menegur Djimi Idjie saat membuka palang. Karena, pemalangan itu dilakukan masyarakat asli Papua. Lebih tepat jika rencana membuka palang dikomunikasikan kepada para pemalang.

“Bang Djimi datang dengan kapasitas apa, harus jelas mewakili lembaga atau kelompok mana, dan palang kantor DPRPB ini tidak ada kaitannya dengan kasus Rico Sia maupun Gubernur,” ujar John.

Aksi Djimi lanjut Jhon, dapat mengundang bermacam asumsi dan indikasi-indikasi lain. John menyebut, pimpinan DPRPB bersama ketua-ketua fraksi telah bersepakat untuk membahas pemalangan. Termasuk terkait pelantikan ketua DPRPB.

“Harusnya bang Djimi bersabar dan membangun komunikasi dengan pimpinan DPRPB. Saya minta maaf secara priadi hubungan emosional saya dengan bang Djimi cukup baik. Tetapi, saya tidak setuju dengan tindakannya,” tandasnya.

Aksi koboi Djimi kemarin, sejenak menghentikan aktivitas di kantor tersebut. Sejumlah anggota dewan yang mengetahui aksi itu sontak kaget, dan menghentikan aktivitas di ruangan.

Sebagian dari anggota dewan saat itu, langsung menuju kendaraan mereka di tempat parkir, lalu bergegas meninggalkan halaman kantor rakyat ini. Hal yang sama dilakukan para pegawai sekretariat maupun staf honorer.

Suasana kantor sekretariat DPRPB gaduh. Anggota dewan maupun pegawai dan staf honorer lalu-lalang. Konsentrasi mereka tercepah termasuk para tukang yang sedang merehab gedung itu.

Meski demikian, ada beberapa anggota dewan yang bertahan di sekitar halaman kantor DRPPB bersama sejumlah pegawai dan staf honorer.

Mereka saling bercengkrama seakan ‘menikmati’ situasi saat itu seraya menahan rasa was-was akan adanya aksi massa dari para pelaku pemalangan.

“Informasinya, massa akan demo ke kantor karena marah palang kantor dibuka,” ujar salah seorang staf honorer yang terlihat mempercepat langkahnya.

Setelah dua jam aksi Djimi berlalu, anggota Forum Papua Bersatu (FPB), Richard Rumbarar bersama beberapa rekannya datang dan kembali memalang ruang sidang utama dengan menggunakan kayu balok serta bambu bekas yang digunakan pada pemalangan sebelumnya.

“Kami palang kembali karena ada kesepakatan dengan MRPPB dimana akan difasilitasi dan diskusi soal ketua DPRPB. Djimie Idjie mewakili masyarakat mana?,” tanya dia.

Palang itu lanjut Richard dapat dibuka jika ada kejelasan bahwa ketua DPRPB dijabat oleh orang asli Papua.

Kedatangan FPB itu berlanjut pada aksi penimbunan dua pintu gerbang utama DPRPB yang sebelumnya sudah dibuka dengan prosesi adat. Mereka memenuhi dua pintu gerbang dengan tanah timbunan. |RASYID FATAHUDDIN | EDITOR : TOYIBAN

Tinggalkan Balasan