Andris Wabdaron. Foto: Facebook

Aktivis: Demokrat Baiknya Tunjuk Pengganti Robby Nauw

MANOKWARI– Dewan Pengurus Daerah Demokrat Papua Barat diimbau secepatnya menunjuk pengganti Robert Melianus Nauw untuk dilantik sebagai Ketua definitif DPR Papua Barat.

Koordinator Jaringan Advokasi LSM Papua Barat, Andris Wabdaron, Senin (24/11/2014), mengatakan, penunjukkan pengganti Robby harus secepatnya dilakukan agar Kementerian Dalam Negeri mempercepat penerbitan SK definitif pimpinan DPR Papua Barat.

“Dari awal seharusnya petinggi diinternal Demokrat memasukkan nama-nama yang terseret kasus korupsi di DPR PB, termasuk pak Robby Nauw dalam daftar hitam,” kata Andris di Manokwari.

Menurut Andris, jika penunjukkan pengganti Robby terlambat dilakukan, dikuatirkan akan menganggu aktivitas DPR Papua Barat yang berujung pada terganggunya aktivitas pemerintahan daerah ini. Pembahasan APBD induk 2015 juga dikuatirkan akan terhambat jika masalah ini tidak segera diselesaikan.

Sementara itu, Andris mendorong agar Robby menerima putusan Demokrat untuk mengganti dirinya dan menyerahkan posisi ketua definitif DPR Papua Barat kepada kader Demokrat yang lain.

Andris juga mendorong Pengadilan Tinggi Papua untuk secepatnya memperjelas apakah memori Kasasi sudah diajukan oleh para terdakwa korupsi kepada Mahkamah Agung atau belum.

“Jika memori Kasasi belum diserahkan ke MA, dan sudah melampaui batas waktu yang telah dilakukan, maka sebaiknya proses eksekusi harus dilakukan atas putusan pengadilan tinggi,” tegasnya.

Sebelumnya pengamat hukum Julius Corneles Manupapami menyatakan SK pimpinan difinitif DPRPB dari Kemendagri terhalang akibat adanya surat dari sebuah lembaga bernama Labki yang meminta agar pelantikan pimpinan definif DPRPB ditunda.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy juga mengaku lembaganya telah bersurat ke Kemendagri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal posisi hukum Robby.

Robby dan 43 rekannya terjerat kasus korupsi di PT Padoma sebesar Rp. 22 miliar. Pada sidang tingkat pertama, para terdakwa tersebut dinyatakan bersalah, di Pengadilan Tinggi Papua vonis terhadap mereka diperberat. Karena tidak terima, beberapa dari para terdakwa tersebut memilih menempuh jalur hukum yang lebih tinggi yakni mengajukan kasasi ke MA.

Ketika Pemilu Legislatif, sebagian dari terdakwa tersebut kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR Papua Barat. Soal ini Andris menilai Demokrat dan partai lain telah melakukan pembiaran terhadap kader mereka yang diduga terjerat korupsi. |TOYIBAN

 

EDITOR: DUMA TATO SANDA

Tinggalkan Balasan