Ketua Pemuda Katholik Provinsi Papua Barat (kedua dari kiri) bersama (berurutan) Ketua PMKRI Cabang Manokwari dan Cabang Fak-fak serta sejumlah Aktivis PMKRI saat memberikan keterangan pers terkait pemanggilan pater John D.

Aktivis Katolik Protes Pemanggilan Pater John Djonga oleh Polisi

MANOKWARI, Cahayapapua.com—- Pemuda Katolik Papua Barat bersama aktivis PMKRI Cabang Manokwari dan Cabang Fakfak melayangkan protes keras terhadap pihak Kepolisian Daerah Papua (Polda) Papua atas pemanggilan Pater John Djonga sebagai saksi terkait peresmian kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) 15 Februari lalu.

Sikap ini disampaikan secara bersama oleh Ketua Pemuda Katolik Papua Barat, Thomas Jeferson Baru dan Ketua PMKRI Cabang Manokwari, Theres F. Ateta, Ketua PMKRI Cabang Fakfak, Reimondus Asem serta sejumlah aktivis PMKRI.

“Kami mengecam tindakan aparat Polres Jayawijaya. Pater (John Djonga) hadir dalam tugas pelayanan kepada umat. Tidak ada kepentingan politik, ekonomi dan yang lainnya,” tegas aktivis dalam pernyataan sikap.

Thomas Baru menilai pemanggilan terhadap tokoh agama merupakan kriminalisasi karena sebab pemanggilan harusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Keuskupan Jayapura, Papua. “Kami akan lakukan aksi ke Polda Papua Barat,” ujar Thomas.

Theresa Ateta menyerukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap sikap aparat kepolisian. “ Jika sikap kami ini tidak ditanggapi maka seluruh pemuda katolik dan pengurus PMKRI Papua dan Papua Barat akan melakukan aksi besar-besaran,” tandasnya.

Reimondus Asem mengatakan, kehadiran pater John Djonga tidak terikat urusan politik. “Kami tegaskan hentikan pemanggilan Pater. Pemanggilan ini harus diketahui oleh Keuskupan. Kami akan lakukan aksi solidaritas atas sikap semena-mena ini,” ungkap Asem.

Mantan Presma Unipa (2013-2014), Timotius mengatakan, sikap aparat Polres Jayawijaya tidak menghormati hirarki kepemimpian sebuah lembaga maupun hirarki hukum.

Menurutnya, penyelesaian setiap masalah di Papua harus melalui cara-cara yang terhormat dan bermatabat sehingga tidak memicu situasi politik di Papua yang saat ini lagi memanas.

”Bukan dengan cara-cara premanisme. Kami, aktivis tidak segan-segan mengatakan mosi tidak percaya kepada aparat kepolisian dan TNI sebagai penjaga keamanan. Langkah-langkah ini terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM,” ungkapnya.

Salah seorang perwakilan mahasiswa Jayawijaya di Manokwari, Yusuf Hubi menambahkan, aksi demonstrasi turun jalan merupakan alternatif terakhir. “Pater itu hadir untuk pelayanan umat. Tidak terlibat kepentingan politik, ekonomi dan lainnya. Pihak kepolisian harus lihat kembali fungsi ini. Ketika diundang dan turun untuk melayani, apanya yang salah,” pungkasnya. |RASYID FATAHUDDIN

Tinggalkan Balasan