Kampung Demaisi, Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. | CAHAYAPAPUA.com | Duma Tato Sanda

Aktivis Lingkungan: Tanpa RUU Otsus Plus Hutan Adat Tetap Diakui

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.COMPernyataan Dinas Kehutanan Papua Barat yang berharap pengakuan kawasan hutan adat dapat direalisasikan melalui Rancangan UU Otsus Plus dinilai tidak tepat. Direktur Papuana Conservation George Dedaida mengatakan tanpa menunggu Rancangan UU Otsus Plus disahkan, Papua Barat sebenarnya sudah harus mulai mendorong pengakuan dan penetapan hutan adat.

“UU Kehutanan yang berlaku nasional mengakui hak masyarakat adat. UU itu bisa dipakai untuk mengakui hutan masyarakat adat di wilayah Doberai dan Bomberay,” kata George kepada CAHAYAPAPUA.com di kantor Kamuki Manokwari, Sabtu pekan lalu.

Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor: SE. 1/MENHUT-II/2013 menuut George telah menegaskan respon Kemenhut terhadap putusan MK nomor 35/2012 tentang pengakuan hutan masyarakat adat. Dalam Edaran tersebut Menhut menjelaskan revisi sejumlah pasal dalam UU Kehutanan nomor 41 tahun 1999 yang menekankan pengakuan negara atas hutan adat, seperti dalam pasal 1 ayat 6, pasal 4 ayat 3, pasal 5 ayat 1, 2 dan 3.

Selain itu masih ada sejumlah aturan lain pasca putusan MK yang bisa dijadikan dasar pengakuan hutan adat, seperti Permendagri nomor 52/2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan. Disana tertulis, gubernur, bupati atau walikota melakukan pengakuan hutan adat. “Pembentukan hutan adat harusnya merupakan inisiatif dari pemprov dan kabupaten/walikota yang diusulkan kepala daerah untuk diperdakan,” kata George.

Ada juga aturan dari Kepala Badan Pertanahan RI nomor 3/SE/4/2014 tentang penetapan eksistensi masyarakat hukum adat. Peraturan ini meminta pemerintah daerah untuk menggangarkan biaya pengukuran, pemetaan hutan ada ke dalam APBD.

“Kami ingin mempertanyakan komitmen pemerintah daerah untuk mengakui keberadaaan masyarakat adat. Karena pernyataannya itu menandakan selama ini Dishut tidak pernah mengakui keberadaan masyarakat adat,” ujarnya.

Sejumlah daerah di Indonesia telah mengakui keberadaan hutan adat masyarakat mereka melalui Perda dan Peraturan Kepala Daerah, seperti Suku Tau Taa Wana di Luwu Utara, juga di kabupaten Merangin dan Kerinci.

Sebelumnya Kadishut Papua Barat Hendrik Runaweri mengatakan Papua Barat belum bisa menerapkan putusan MK nomor 35/2012 karena belum ada aturan turunan dari putusan tersebut. Selain itu ia menyatakan pengakuan hutan adat bisa dilakukan melalui RUU Otsus Plus.

Meski demikian Hendrik menegaskan, selama ini masyarakat adat di daerah tetap diakui dalam pengelolaan hutan. |DUMA TATO SANDA

 

EDITOR: PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG

Tinggalkan Balasan