Aktivis menggelar aksi menuntut penuntasan kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di tanah Papua, termasuk Sanggeng Berdarah di Manokwari, bertempat di halaman Mapolda Papua Barat, Senin (11/12). Aksi ini merupakan bagian dari peringatan hari HAM sedunia yang jatuh pada 10 Desember.

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Puluhan mahasiswa Universitas Papua (Unipa), yang menamakan diri Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) wilayah Papua Barat, Senin (11/12), menyoroti penyelesaian kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)  di tanah Papua.

Aksi ini awalnya berlangsung di depan halaman pintu gerbang Kampus Unipa, Jl. Gunung Salju, Kelurahan Amban, yang dilanjutkan dengan longmarch ke Halaman Mapolda Papua Barat.

Mereka menyatakan sejak tahun 1969, sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM belum banyak yang dituntaskan.  “Momen 10 Desember adalah wujud perhatian kami lakukan melalui aksi damai, atas ketidakpercayaan kami kepada penegak hukum yang ada di negara ini, karena tidak mampu menyelesaiakan pelanggaran HAM di tanah Papua,” pekik Ketua FL2MI wilayah Papua Barat, Rusmanudin dalam orasinya.

Dia mengatakan penting bagi negara untuk memastikan pengungkapan kasus pelanggaran HAM dan mendesak negara untuk hadir sebagai pengayom masyarakat.

Mereka juga menyatakan sejumlah kasus pelanggaran HAM kerap dilakukan oleh pihak aparat keamanaan negara seperti TNI/POLRI yang seharusnya merupakan pengayom masyarakat.

“Seperti kasus Sanggeng Berdarah, tidak ada kejelasan dan kemerdakaan hak pihak keluarga korban. Padahal tim penyelidik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelumnya telah menetapkan kesimpulan tentang dugaan pelanggaran HAM dalam kasus pada 26 dan 27 Oktober 2016 tersebut, Tapi sampai saat ini perkembangannya tidak disampaikan kepada publik,” jelasnya.

Sementara itu,  saat menerima kedatangan para aktivis tersebut, Kabidkum Polda Papua Barat AKBP I Nyoman Sugiarta, menegaskan, bahwa pihak Polda tidak menutup mata terhadap kasus Sanggeng Berdarah.

“Prosesnya itu yang butuh koordinasi, dan skala penegakan terkait HAM bukanlah penyelesaian isu lokal saja. Oleh sebab itu, terkait penyelesaian HAM adalah lembaga yang ditugasi untuk itu dan beberapa lembaga kajian hukum, termasuk penyidik Propam atau Polisi Militer. Jika itu terkait satuan aparat hukum, juga diperlukan kajian mendasar yang akurat dari Komnas HAM,” ujar Sugiarta.

Sementara itu Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unipa, Hendrik Arwam melarang aktivitas demontrasi di kampus, apalagi di saat mahasiswa sedang melaksanakan ujian.

“Demo dalam bentuk apapun, merdeka, HAM maupun korupsi tidak diperbolehkan. Silahkan lakukan diluar Kampus. Saya sudah bilang, palang Kampus, saya buat Laporan Polisi,” katanya di tempat terpisah.

Dia mengklaim ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi aksi mahasiswa di setiap demontrasi. “Saya beberapa kali memergoki ada mahasiswa yang sedang bagi-bagi uang, bahkan ramai-ramai makan nasi ayam usai menggelar demo, ini seperti sebuah proyek,” kata Hendrik Arwam.

Dia mengatakan, rektor dan dirinya sudah menyampaikan bahwa demo dalam bentuk apapun tidak boleh dilakukan karena akan mengganggu aktivitas kuliah.

“Ada yang mau kuliah, bikin tugas, ujian dan kemudian mereka dipaksa ikut demo. Itu pengalaman, dan tidak boleh terjadi lagi,” ungkapnya.

Meski melarang demonstrasi namun ia mengaku tidak ada aturan dari pihak kampus Unipa yang secara spesifik melarang aktivitas demontrasi mahasiswa di dalam maupun di luar kampus.  “Aturan memang tidak ada, tapi tidak boleh demo di lingkungan kampus,” katanya. (cr-80/mar)

 

Leave a Reply