Napoleon Fakdawer saat bertemu Sekretaris Bawaslu PB La Bayoni di ruangannya, Senin (29/5).

Aliansi masyarakat adat ancam palang sekretariat Bawaslu

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Ketua Aliansi Masyarakat Adat (AMA) Papua Barat Napoleon Fakdawer akhirnya mendatangi sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat, Senin (29/5).

Hal itu dilakukan sebagai bentuk tindaklanjut protes terkait perekrutan Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Anggota Bawaslu yang dinilai tak mengakomodir Orang Asli Papua dan terkesan tak transparan.

“Saya baru saja menemui sekretaris Bawaslu di ruangannya, sedangkan komisioner Bawaslu sementara tidak ada di tempat,” ujar Napoleon Fakdawer.

Dia menuturkan, kehadirannya untuk menegaskan kepada pimpinan lembaga tersebut agar segera mengambil langkah terkait hasil perekrutan Pansel Pemilihan Anggota Bawaslu Papua Barat.

Dikatakan pula, bahwa dalam pertemuan itu, ia menekan berbagai hal terkait dengan proses rekrutmen Pansel Bawaslu.

“Dia (sekretaris, red) berjanji akan menyikapi hal ini, meskipun dia bukan pengambil kebijakan. Tapi aspirasi kami dalam waktu dekat akan disampaikan ke Bawaslu RI,” terang Napoleon.

Tak hanya itu, Napoleon menyebutkan, pihaknya memberi batas waktu kepada Bawaslu selama 2X24 jam atau dua hari untuk menyikapi permintaan mereka. Jika tak direspon dengan baik, maka AMA bersama kelompok mahasiswa serta pemuda akan menyegel sekretariat Bawaslu tersebut.

“Saya sudah tegaskan ke sekretaris kalau aspirasi ini tidak ada tanggapan serius, maka dalam waktu 2X24 jam atau, Kamis mendatang kami akan palang kantor sebagai bentuk protes,” tegasnya.

Sementara sekretaris Bawaslu DR La Bayoni enggan berkomentar banyak ihwal hal ini. Dia hanya menyampaikan, bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan ke Bawaslu RI sebagai pemilik wewenang dalam proses rekrutmen anggota Pansel. (mar)

Tinggalkan Balasan