Bupati Manokwari Bastian Salabai (kanan) dan Wakil Bupati Manokwari Robert Hammar mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPRD Manokwari mengenai anggaran Pilkada 2015. KPU, Panwaslu dan Polres Manokwari juga ikut dalam rapat tersebut. (Foto: CAHAYA PAPUA/Toyiban)

Alotnya Pembahasan Anggaran Pilkada Manokwari

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com —– Bupati Manokwari Bastian menegaskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Manokwari harus dilaksanakan tahun ini sesuai dengan jadwal dari KPU. Meski sejumlah program yang sudah disahkan dalam APBD 2015 harus bergeser untuk menutupi kebutuhan anggaran Pilkada ini.

Bupati mengatakan, Pilkada bukan hanya tanggungjawab Bupati dan Wakil Bupati, namun semua pihak yang terkait. “Inilah resiko dari daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Pilkada Manokwari harus dilaksanakan tahun ini,”kata bupati mensikapi kebutuhan anggaran dalam Pilkada Manokwari ini.

Ketua DPRD Manokwari, Dedy Subrata May pada Hearing bersama DPRD, KPU, Panwaslu serta kepolisian Resor Manokwari Jumat (24/4/2015) itu menyayangkan ketidakhadiran Sekda Manokwari Drs F.M Lalenoh.

Menurutnya, Sekda sering mangkir setiap pembahasan anggaran. Padahal kehadiran Sekda selaku Ketua TAPD juga sangat penting. Sebab, dalam hearing akan membahas solusi atas kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada yang belum tersedia sepenuhnya dalam APBD 2015 ini.

Lebih jauh, Politisi Golkar ini menyarankan agar melakukan koordinasi dengan BPK, BPKP serta inspektorat Provinsi Papua Barat jika ingin melakukan pergeseran-pergeseran program yang telah disahkan dalam APBD 2015. “Supaya kebijakan yang kita ditempuh untuk penyediaan anggaran Pilkada ini tidak menabrak aturan,” sebut Dedy.

Dalam hearing sebelumnya, terungkap anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
Pilkada Manokwari 2015 sebesar Rp 54 Milyar lebih. Anggaran tersebut untuk membiayai penyelenggaran Pilkada oleh KPU sebesar Rp 25,6 Milyar, biaya pengamanan dari Polres Manokwari sebesar Rp 16,9 Milyar dan serta pengawasan dari Panwaslu sebesar Rp 12 Milyar.

Sementara dalam APBD 2015 Pemda hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11,5 Milyar. KPU sebagai penyelenggara sebesar Rp 10 Milyar, biaya pengamanan Rp 1 Milyar serta untuk Panwaslu sebesar Rp 500 juta.

Senin pekan Depan, TAPD bersama Badan Anggaran DPRD akan kembali menggelar pertemuan untuk memastikan ketersediaan anggaran pada Pilkada ini.

Terpisah ketua KPU manokwari, Albert Karel Burwos mengatakan, anggaran yang dibutuhkan KPU pada Pilkada ini besar sebab, KPU harus menanggung sejumlah kegiatan dan pengadaan yang pada pemilu sebelumnya menjadi beban kandidat. Antara lain, pengadaan  alat peraga kambanye serta biaya iklan kampanye kandidat di media.

Burwos menambahkan, sesuai peraturan KPU nomor 2 tahun 2015, KPU bisa menangguhkan tahapan Pilkada jika anggaran Pemilu yang harus disiapkan pemerintah daerah  melalui APBD belum tersedia.  |TOYIBAN