KPU Papua Barat

Amus Atkana : KPU Bisa Usulkan Langsung Pelantikan Kepala Daerah Tanpa melalui DPR

MANOKWARI– Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana menyatakan KPU memiliki kewenangan mengusulkan langsung pelantikan kepala daerah terpilih kepada gubernur tanpa melalui DPR.

Pernyataan Amus Atkana ini menyoroti sikap DPRD Kabupaten Teluk Wondama yang terkesan kurang kooperatif untuk melakukan paripurna dan pengusulan calon kepala daerah terpilih kepada gubenur.

“Sejak diusulkan ke gubernur paling lambat adalah 20 hari untuk proses sampai pelantikan. Tetapi, informasi ada beberapa kabupaten yang DPRD nya tidak mau melaksanakana paripurna dan pengusulan,” kata Amus Atakan, Kamis (21/1/2016).

Menurut Amus, KPU telah mengusulkan proses pelantikan kepada DPRD pasca penetapan calon terpilih. Namun, sikap DPRD ini patut untuk dipertanyakan.

Apakah para wakil rakyat ini benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Atau justru terkooptasi dengan kepentingan politik karena merupakan bagian dari tim sukes saat pilkada lalu.

“Sudah diatur di dalam undang undang nomor 8 tahun 2015 pasal 160 dan 160 (a) bahwa, KPU mengusulkan ke DPR, DPR meneruskan ke gubernur. Yang selanjutnya diusulkan kepada Mendagri. Karena bupati akan dilantik oleh gubernur,” Amus menegaskan.

Diakuinya tidak saja laporan soal sikap DPRD Kabupaten Teluk Wondama. Salah satu partai politik pengusung kandidat terpilih juga telah memberikan klarifikasi melalui surat keberatan yang ditembuskan ke KPU provinsi.

Perintah pelantikan ini dipertegas dengan Surat Edaran Mendagri nomor 100/140/SJ tanggal 19 Januari. Surat ini menjelaskan berkas dokumen yang harus disertakan untuk proses pelatikan calon kepala daerah terpilih.

“Tidak jadi soal karena itu adalah hak sebagai wakil rakyat. Sebaiknya, para wakil rakyat tidak menepatkan diri sebagai tim sukses karena proses pemilu sudah berakhir. Sebaiknya kita mengutamakan kepentingan rakyat,” tandasnya. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM