Ilustrasi-KPU

Amus Atkana : Pelantikan Komisioner KPU Tidak Bisa Diintervensi

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-–Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana menyatakan, pelantikan komisioner KPU ditingkat Kabupaten/kota merupakan kegiatan internal kelembagaan secara berjenjang.

Kata Amus, kewenangan ini diatur di Dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pemilu. Regulasi ini mengatur tata cara seleksi, penetapan, dan pelantikan komisioner KPU.

“Kami, KPU Provinsi mengapresiasi kinerja tim seleksi di dua daerah otonom baru (Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak). KPU bukan lembaga vertikal atau otonom yang akan dilantik oleh unsur pemerintah terutama oleh kepala daerah,” kata Amus, Selasa (6/10/2015).

Pernyataan Amus ini menanggapi sorotan penjabat Bupati Manokwari Selatan, Lazarus Indou mengenai proses pelantikan komisioner KPU yang tidak dilaporkan kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, hirarki dan petunjuk teknis kerja KPU dengan pemerintah daerah, hanya fungsi koordinasi dalam hal penganggaran. Sedangkan fungsi pertanggungjawaban dilakukan KPU ditingkat provinsi kepada KPU RI.

“Pemerintah bertanggungjawab dalam hal penyediaan anggaran bukan bertanggungjawab terhadap pentahapan, yang bertanggungjawab terhadap pentahapan adalah KPU. KPU adalah lembaga nasional, tetap dan mandiri,” ujar Amus lagi.

Amus menambahkan, informasi mengenai agenda pelantikan juga telah disampaikan kepada Muspida yang terdiri dari pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan, dan beberapa unsur lainnya.

“Pelantikan kelembagaan ini jauh lebih penting karena, pemilu ini tinggal dua bulan saja. Bukan persoalan birokrasi atau soal siapa yang lantik. Yang lantik adalah ketua KPU Provinsi,” tuturnya.

Disisi lain, Amus mengapresiasi pemerintah daerah kabupaten Manokwari Selatan. Yang selalu menjalin koordinasi dengan baik pada pelaksanaan tahapan pilkada.

“Pak bupati Manokwari Selatan paham benar. Selain tugas kelembagaan pemerintah, tugas caretaker yang terpenting adalah menyiapkan pemerintahan yang definitif. Hal sama juga dilakukan caretaker bupati Pegunungan Arfak,” akunya.

Amus berharap, bukan saja di Kabupaten Manokwari Selatan tetapi, di kabupaten/kota yang lain juga fungsi koordinatif ini bisa berjalan dengan baik dari sisi anggaran dan penganggaran.

“Harapan saya, pemerintah daerah bertindak professional dan tidak melakukan intervensi. Karena, sukses pemilu itu adalah sukses bersama bukan milik KPU dan Panwaslu. Marilah bernyanyi sesuai dengan nada dan not masing-masing,” pungkasnya.|RASYID FATAHUDDIN | EDITOR : TOYIBAN