Kepala Bandara Rendani Manokwari Bambang Hartato. Foto: Ist

Anak Buah Usir Wartawan, Kabandara Rendani Minta Maaf

MANOKWARI­,CAHAYAPAPUA.com– Kepala Bandara Rendani Manokwari Bambang Hartato meminta maaf kepada wartawan atas sikap petugas Bandara Rendani Manokwari yang menghalang-halangi wartawan untuk melakukan peliputan saat pesawat Garuda Airline Indonesia (GA 690) mendarat di Bandara Rendani tanpa lampu runway.

“Kami mohon maaf pada wartawan, sebab mungkin petugas kami mengira kalian adalah wartawan gadungan, serta wartawan tanpa surat kabar. Sebab di bandara banyak yang mengaku wartawan,” katanya Selasa (2/12/2014).

Bambang pun menegaskan setelah pulang dari pendidikan di Bogor dia akan melakukan silaturahmi dengan wartawan terkait persoalan tersebut.

Ini menurutnya dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Bahkan diakui bahwa keterbukaan publik harus dikedepankan.

“Selaku pimpinan di Bandara Rendani saya mengharapkan agar antara petugas bandara dan wartawan selalu saling mengingatkan, jika ada yang salah dan benar, sehingga kedepannya hal ini akan kita benahi bersama,” tegasnya.

Sebelumnya sikap tidak terpuji datang dari petugas Bandara Rendani saat sejumlah awak media cetak maupun elektronik hendak mengambil gambar saat melakukan peliputan pesawat Garuda yang mengalami keterlambatan mendarat di Bandara Rendani Manokwari.

Salah satu petugas Bandara Rendani Manokwari mengenakan topi biru, baju abu- abu serta celana biru melarang wartawan untuk mengambil gambar, meskipun hanya di area parkir Bandara Rendani. Dengan nada kasar serta menunjuk wartawan, seorang perugas bandara ini meminta wartawan untuk mematikan alat rekamannya, sambil berkata “He matikan rekamnya, kamu tidak bisa ambil gambar di sini, kamu punya ijin tidak ambil gambar di bandara,” teriak petugas itu.

Untuk menghindari gesekan, wartawan akhirnya memilih mematikan alat rekamannya.

UU 40/1999 tentang Perspasal 18 ayat 1 berbunyi, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Dimana pasal 4 ayat 2 tersebut berbunyi : “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.” Ayat 3 : “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” |TAKDIR

 

EDITOR: BUSTAM

Tinggalkan Balasan