Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Syaiful A. Killian

Anggaran kurang, dinas pertanahan dan lingkungan hidup belum bekerja maksimal

BINTUNI, Cahayapapua.com— Setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Perngkat Daerah (OPD), Badan Lingkungan Hidup berubah nomenklaturnya menjadi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Ada penambahan satu kewenangan lagi yakni Bidang Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah.

Disisi lain, Daftar Pengguna Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang telah disahkan tahun 2017 ini masih disesuaikan dengan nomenklatur yang lama yakni Badan Lingkungan Hidup. Sehingga sampai dengan pertengahan tahun ini ada satu bidang yang belum memiliki anggaran.

“DPA yang ada sekarang ini merupakan DPA yang dulunya Badan Lingkungan Hidup, untuk kegiatannya sekitar Rp. 9 miliar lebih, dan belanja pegawai Rp. 3 miliar, sehingga total mencapai kurang lebih Rp. 12 miliar lebih.  Kita akan usulkan penambahan anggaran di APBD perubahan. Kita berharap demikian, karena ada penambahan satu bidang lagi,” kata Kepala Dinas Syaiful A. Killian, di kantor bupati, Juni lalu.

Dia mengungkapkan belum banyak yang dilakukan, mengingat setelah menjabat sejak dilantik 25 April lalu, dirinya cuma melanjutkan program yang telah disusun oleh pejabat lama. Selain itu, masih ada pembenahan-pembanahan internal yang dilakukan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan program-program visi dan misi kepala daerah.

Sementara program yang saat ini berjalan sudah sesuai program yang sudah direncanakan didalam penganggaran pejabat lama seperti reboisasi hutan-hutan mangrov yang terkena abrasi air laut di daerah Sebyar, Kuri, Babo, Sumuri dan Kamundan.

Selain itu, dia mengungkapkan masih banyak kekurangan dikantor yang sudah berdiri sejak 2010 lalu. Seperti meubeler yang masih kurang, perlengkapan dan peraltan kerja dilapangan yang sejauh ini belum ada.

“Dikantor bukan saja peralatan kerja yang belum tersedia, tapi kursi, meja juga masih kurang. Banyak teman-teman yang datang berdiri-berdiri saja beluam ada kelangkapan kerja. Jadi lemari juga tidak ada, kursi meja untuk merek (pegawai) kerja masih terbatas. Kalau kita lihat, kantor pertanahan dan lingkungan hidup ini sudah lama sejak 2010 sudah jadi badan, seharunya perlengkaan kantor seharusnya sudah memadai, namun kenyataanya masih banyak kekurangan,” keluhnya.

Untuk memenuhi perlengkapan kerja, Killian mengatakan tahun ini memang ada pengadaan namun tidak mencukupi setelah ada penambahan satu tupoksi bidang pertanahan. Namun ia bersyukur dengan adanya pengadaan meubeler ini bisa mengurangi kekurangan yang ada.

“Kita punya pegawai, yang PNS 29 orang, honor 37 orang. Dengan komposisi nomenklatur dinas ada tiga bidang, yakni bidang lingkungan hidup, bidang penyelesaian sengketa tanah, dan bidang pemanfaatan tanah,” ujarnya.

Dia mengatakan, untuk bidang penyelesaian sengketa tanah, secara personil sudah ada, namun pengganggarannya belum ada dan masih melekat pada sekretariat daerah. Dirinya berharap usai APBD perubahan nanti baru bisa berjalan normal. (art)

Tinggalkan Balasan