Kantor DPR Papua Barat. SuluhPapua

APBD 2015 Ditetapkan, Papua Barat Ubah Target Pendapatan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Pemerintah provinsi Papua Barat bersama DPR Papua Barat akhirnya bersepakat mengubah besaran target pendapatan dalam APBD Papua Barat tahun 2015, dari Rp. 5,9 triliun lebih menjadi Rp. 6 triliun lebih.

Penetapan APBD Papua Barat tahun 2015 disepakati 7 fraksi dalam penutupan sidang paripurna di gedung DPR Papua Barat jalan siliwangi, Manokwari, Papua Barat, Selasa (23/12/2014).

Setelah APBD 2015 ditetapkan, DPR Papua Barat langsung menyerahkannya kepada Gubernur Papua Barat Abraham Atururi.

Dalam sambutannya, Abraham mengakui bahwa sidang pembahasan APBD 2015 memang berlangsung singkat, namun ia berharap kedepan realisasi APBD dapat berlangsung dengan baik.

“Kami juga berharap APBD ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat Papua Barat,” ujar gubernur.

Sebelumnya dalam pembukaan sidang paripurna, Sabtu lalu, pemerintah Papua Barat, mematok pendapatan dalam RAPBD 2015 sebesar 947.743.789.430 rupiah atau 5,9 triliun lebih.

Pendapatan tersebut meliputi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. PAD terdiri dari pajak daerah sebesar Rp.231.288.200 rupiah; retribusi sebesar Rp.1.545.000.000; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 20 miliar dan PAD lain yang sah sebesar Rp.37.136.000.000,- (Baca: RAPBD 2015, Papua Barat Patok Pendapatan Sebesar 5,9 Triliun Rupiah)

Sementara dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp.1.521.396.173.430 atau 1,5 triliun lebih; dana alokasi umum sebesar Rp.1.284.079.945.000 atau 1,2 triliun lebih; dana alokasi khusus sebesar Rp. 75.877.780.000 atau 75 miliar lebih”.

Untuk belanja, dalam RAPBD, pihak eksekutif mematok angka Rp. 6.200.957.124.013,80,- atau 6 triliun rupiah lebih. Belanja ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar3.472.689.893.591,80,- atau 3 triliun rupiah lebih dan belanja langsung sebesarRp.2.728.267.230.422,- atau 2 triliun lebih.

Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai sebesar 322.920.090.576,- atau 322 miliar lebih; belanja hibah sebesar Rp.479.725.600.000 atau 479 miliar lebih; belanja Bansos sebesar Rp.42.419.000.000 atau 42 miliar lebih; belanja bagi hasil KPD Provinsi/Kabupaten-Kota dan pemerintahan desa sebesar Rp. 1.062.318.793.315.80 atau 1 triliun lebih, dan; belanja tidak terduga sebesar 20 miliar rupiah.

Sementara belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 143.995.653.020 atau 143 miliar lebih; belanja barang dan jasa sebesar Rp.1.295.128.094.982 atau 1 triliun lebih dan ; belanja modal sebesar Rp 1.289.143.482.420 atau 1 miliar lebih. Baca: RAPBD 2015, Papua Barat Patok Belanja Sebesar 6 Trilun Lebih) |TOYIBAN

 

Tinggalkan Balasan