Anggota (DPR) Papua Barat, Jhon Dimara.

APBD baru terserap 30 persen, DPRPB: Merugikan masyarakat

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Lemahnya daya serap Anggaran Pendapatan Belanja Daeraha (APBD) Papua Barat, kembali mendapat sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Jhon Dimara, mengatakan, hingga memasuki triwulan ke empat, serapan APBD Papua Barat masih berada di sekitar 30 persen. Dirinya menilai, kondisi ini sangat merugikan masyarakat.

“Hampir masuk di triwulan keempat (terakhir) tapi penyerapan masih sekitar 30 sekian persen. Hal ini sangat merugikan masyarakat Papua Barat,” kata dia kepada Cahaya Papua, Jumat (15/9).

Dimara mengemukakan, saat ini masyarakat tengah menantikan proses pembangunan yang lebih baik. Namun dengan lemahnya daya serap daerah, hal itu sulit terwujud.

Selain itu, kata dia, dampaknya tak hanya berpengaruh pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), juga menurutnya, Papua Barat akan mendapatkan sanksi dari pemerintah.

Menurutnya, rendahnya daya serap ini, diakibatkan keterlambatan proses tender barang dan jasa, yang pertama kali menggunakan sistim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Memang kalau lelang sudah selesai dan pekerjaan kontruksi besar seperti jalan dan jembatan dan lain-lain sudah bisa dilaksanakan, maka bisa dipastikan realisasi anggaran langsung meningkat. Tapi kali ini, sudah terlambat sekali,” ucap Dimara.

Terkait hal ini, jelasnya, DPR Papua Barat, telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tujuannya, untuk mempertanyakan kendala utama yang dihadapi dalam penyerapan anggaran.

“Kalau kendala tersebut terkait dengan program pemerintah pusat, maka dinas ini, kami minta segera menemui kementerian terkait. Jika disebabkan masalah teknis dan administrasi di daerah, dinas harus segera melapor ke kepala daerah (gubernur),” tuturnya.

“Daya serap rendah akibat lambatnya prosesl lelang. Oleh sebab itu, kita sudah bentuk Panitia Khusus (Pansus)yang rutin melakukan koordinasi, agar paket proyek yang bisa dibijaki dapat dilakukan dan dengan prosedur yang sesuai aturan,” tambahnya. (cr-80) 

Tinggalkan Balasan