Penyerahan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dari Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran kepada Ketua DPRD Manokwari Selatan, Essau M Ahoren dalam sidang paripurna DPRD Mansel, kemarin.
Penyerahan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dari Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran kepada Ketua DPRD Manokwari Selatan, Essau M Ahoren dalam sidang paripurna DPRD Mansel, kemarin.

APBD-P Manokwari Selatan Diketok Palu Rp 15 Miliar Lebih

MANSEL, Cahayapapua.com— Sidang paripurna  DPRD Kabupaten Manokwari Selatan, Selasa (1/11/2016) akhirnya memutuskan untuk menyetujui sekaligus menetapkan APBD Perubahan Manokwari Selatan 2016 senilai Rp 15,541,314,719.97 miliar.

Dalam pandangan umum fraksi Maju Bersama, melalui juru bicaranya, Zakir menyampaikan, didalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan ini telah mengakomodir urusan prioritas.

Meski demikian, untuk masa-masa mendatang pemerintah daerah diminta mempercepat penyusunan KUA-PPAS sesuai jadwal yang ada. “Kami berharap, waktu terdesak seperti sekarang ini tidak terulang lagi,” kata politisi PPP ini, yang juga ketua Baperda.

Selain fraksi Maju Bersama, lima fraksi lainnya juga menyatakan menerima dan menyetujui APBD Perubahan tersebut.

Sebelumnya saat penyerahan dokumen KUA PPAS Perubahan kepada Ketua DPRD Manokwari Selatan, Essau M Ahoren, Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyampaian KUA dan PPAS Perubahan tersebut.

Meski mengalami keterlambatan, bupati tegaskan, bahwa dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam APBD Perubahan ini tidak mengabaikan sistem maupun prosedur yang ada.

“Perubahan kebijakan umum APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja dan prakiraan atau rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,” jelasnya.

Berdasarkan estimasi atas pendapatan daerah yang dilakukan secara terukur dan terarah, maka pendapatan yang tertuang dalam APBD tahun 2016 yang semula berjumlah sebesar Rp. 701,303,845,167.70 (tujuh ratus satu miliar tiga ratus tiga juta  delapan ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh sen) akan bertambah sebesar Rp. 15,541,314,719.97 (lima belas miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah koma sembilan puluh tujuh sen)  menjadi Rp. 716.845.159.887,67 (tujuh ratus enam belas miliar, delapan ratus empat puluh lima juta, seratus lima puluh sembilan ribu, delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah, enam puluh tujuh sen).

Bupati menyampaikan, bahwa perubahan APBD terjadi karna perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD, seperti asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, faktor-faktor penyebab peningkatan belanja daerah dan adanya kebijakan pembiayaan yakni, peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016  yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 136 tahun 2015;surat edaran menteri keuangan nomor : se-10/mk.07/2016 tentang pengurangan/pemotongan dana alokasi khusus fisik secara mandiri tahun anggaran 2016; serta peraturan menteri keuangan nomor per-4/pk/2016 tentang ketetapan lebih salur  atas alokasi Dana Bagi Hasil (DBH). (ACM)

Tinggalkan Balasan