Ilustrasi
Ilustrasi

APBD Papua Barat 2017 Berpotensi Menyusut Rp. 600 Miliar

MANOKWARI, Cahayapapua.com– Pemerintah Provinsi Papua Barat akan melakukan efisiensi anggaran tahun 2017 untuk mengoptimalkan program kerja pemerintah. Ini menyusul kemungkinan menyusutnya APBD Papua Barat pada tahun 2017.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Papua Barat Abia Ullu mengutarakan, kuncuran anggaran dari pemerintah pusat tahun depan diprediksi akan berkurang dari tahun ini. Untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diimbau membuat skala prioritas atas setiap program kerja yang akan dilaksanakan.

Dia menyebutkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat pada 2016 mencapai Rp.6,1 triliun namun diperkirakan APBD induk pada tahun 2017 hanya berada pada kisaran Rp.5,5 triliun, atau menyusut sekitar 600 miliar dibanding APBD 2016.

“Untuk program-program yang belum begitu perlu dan bisa ditunda akan kita pangkas. Kita prioritaskan program kerja yang benar-benar mendesak,” kata dia.

Abia mengungkapkan, pada tahun 2017 mendatang pemerintah daerah akan menertibkan penggunaan dana otonomi khusus. Sistem pelabelan akan dilakukan untuk pengelolaan dana tersebut.

“Dengan demikian, pengelolaan dana Otsus akan lebih terukur dan mudah untuk di evaluasi. Kita akan bisa membedakan kegiatan mana yang dilakukan melalui dana otsus dan mana yang bukan,” sebutnya.

Dia menambahkan, serapan anggaran Papua Barat tahun ini baru mencapai 60 persen. Ia mengingatkan seluruh SKPD menggenjot program kerja di wilayah masing-masing.

Meskipun demikian, ia mengimbau setiap proses pencairan dan penggunaan anggaran dilaksanakan secara proporsional. Besaran anggaran yang dikucurkan harus sesuai dengan nilai proyek atau program yang dilaksanakan.

“Jangan sampai pencairan uang melebihi prosentasi kegiatan. Kalau ini terjadi bisa jadi masalah,” ujarnya lagi.

Ia juga mengingatkan agar seluruh SKPD menyampaikan laporan tepat waktu. Jika terlambat, akan berdampak terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan anggaran di daerah tersebut.

Menurutnya, penyerahan laporan penggunaan anggaran 2016 dari seluruh SKPD harus masuk paling lambat pada 10 Januari 2017.

Sementara itu Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 Kabupaten Teluk Bintuni sampai dengan pertengahan November baru terserap 71 persen.

“Perlu saya sampaikan sampai saat ini proses penyerapan sudah mencapai 71 persen, target saya mudah-mudahan bisa tercapai 85 persen,” ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Teluk Bintuni, Ali Ibrahim Bauw Senin lalu.

Dipaparkannya, dari hasil koordinasi dengan pemerintah di kabupaten lain, rata-rata penyerapan APBD masih pada angka 60 persen. Dan kata dia Bintuni berhasil mencapai 71 persen itu merupakan hasil yang baik.

Meski demikian menurut Ali, untuk penyerapan APBD induk dan perubahan kecil kemungkinan bisa terserap habis. Dikarenakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Otsus belum sepenuhnya ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah.

Sementara terkait persiapan APBD 2017, dia mengatakan pihaknya sedang menyusun materinya. Namun masih terdapat kendala karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang didalamya memuat visi dan misi bupati dan wakil bupati belum rampung dikerjakan.
“Kami mau mensinkronkan dulu dengan RPJMD-nya pak bupati yang dibuat oleh tim Bappeda. Karena APBD 2017 harus selaras dengan RPJMD. Saat ini informasinya RPJMD sudah mencapai 90 persen, mungkin masih ada perbaikan-perbaikan dan akan dikonsultasikan ke Bupati sebelum di Perdakan,” pungkasnya. (IBN/ART)

Tinggalkan Balasan