Ilustrasi APBD Perubahan

APBD Perubahan Papua Barat 2015 Belum Disetujui Kemendagri

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com— Pemerintah Provinsi Papua Barat belum menerima surat keputusan hasil evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri.

SK tersebut belum diterima karena hingga kemarin belum ditandatangani oleh Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, seperti yang dikatakan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Papua Barat Abia Ullu.

Abia Ullu mengatakan, SK APBD Perubahan 2015 belum ditandatangani karena Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam beberapa hari terakhir cukup sibuk pasca menjabat sebagai pejabat sementara gubernur Sumatera Utara.

“Waktu terakhir mau temui tim anggaran Papua Barat, beliau sedang bertugas ke Surabaya. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai dan bisa dibawa ke Papua Barat,” terang Abia Ullu kepada wartawan kemarin.

Abia Ullu mengatakan, jika hari ini SK APBD Perubahan 2015 sudah keluar dan bisa dibawa ke Papua Barat, maka pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian atau perubahan yang diperlukan untuk menyempurkan dokumen APBD P tersebut.

Sesuai aturan, ia menjelaskan, pemerintah provinsi memiliki waktu selama 7 hari untuk menyempurnakan dokumen APBDP 2015 sebelum diserahkan kembali kepada Kemendagri untuk disahkan.

Senin pekan lalu, Abia Ullu mengatakan, APBDP 2015 hasil penetapan DPRPB telah disampaikan ke Kemendagri hanya saja harus dikembalikan karena ada sejumlah elemen yang harus diperbaiki. |DINA RIANTI