Kantor DPR Papua Barat. SuluhPapua

APBD Telat, Kepala Daerah dan Legislator Tak Terima Hak Setengah Tahun

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com- Kepala Daerah dan DPR Papua Barat terancam tidak akan menerima hak keuangannya selama enam bulan, jika tidak dapat menyelesaikan pembahasan Rancangan APBD tahun anggaran 2015 pada Desember ini. Hal yang sama berlaku bagi kepala daerah dan DPRD kabupaten/kota di seluruh Papua Barat.

Hal ini sebagaimana tertuang pada poin kelima dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/6865/SJ tertanggal 24 November 2014 yang disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD Provinsi dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Melalui surat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta setiap daerah dapat menyelesaikan pembahasan RAPBD 2015 paling lambat 31 Desember, jika tidak sanki akan diberikan kepada DPRD maupun kepala daerah yang bersangkutan.

Poin 5 dalam surat edaran tersebut berbunyi, “Kepala daerah dan DPRD yang tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan.” Bunyi poin tersebut sama dengan UU 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 312 ayat (2).

Terkait edaran tersebut, legislator DPR-PB dari Partai Golkar Orgenes Nauw, Rabu (17/12/2014) mengatakan, tidak ada unsur kesengajaan DPR PB untuk memperlambat pembahasan RAPBD Papua Barat 2015.

Dikatakan, anggota DPR PB baru dilantik pada 2 Oktober lalu. Selanjutnya DPRPB harus menyusun alat kelengkapan dewan yang memakan waktu cukup lama. Sejauh ini penyusunan alat kelengkakapan dewan telah memakan waktu selama 78 hari. “Kemarin, pimpinan difinitif baru dilantik. Karena ini berkaitan dengan kewenangan, sehingga tidak serta merta setelah dilantik pimpinan DPR bisa langsung menerima dokumen,” katanya.

Hingga siang kemarin, kata Orgenes, Badan Anggaran DPRD, Badan Legislasi maupun Komisi pun belum terbentuk, sebab siang itu DPRPB masih membahas tentang peraturan dan tata tertib dewan.

Ia juga berpandangan, Pembahasan APBD tidak bisa dipaksakan untuk berjalan secara singkat, sebab hal ini akan berdampak pada kualitas APBD tersebut. “Kami mendorong pimpinan DPR PB untuk menyurati Menteri Dalam Negeri guna menjelaskan situasi yang terjadi di Papua Barat,” imbuhnya.

Dalam kondisi Papua Barat seperti ini, menurut Orgenes, tidak adil jika Mendagri memberikan sanksi untuk mencabut hak-hak normatif DPR PB maupun kepala Daerah Papua Barat jika belum bisa menyelesaikan pembahasan APBD 2015 pada 31 Desember mendatang.

Kondisi di DPR Papua Barat, tidak bisa pungkiri, untuk itu ia berharap hal ini menjadi pertimbangan Mendagri.

Terpisah, Ketua Fraksi Manokwari Hebat di DPRD Manokwari, Romer Tapilatu mendesak agar seluruh SKPD dilingkungan pemerintah kabupaten Mankwari segera menyerahkan dokumen rancangan anggaran dan kegiatanya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Agar TAPD dapat menyerahkan dokumen KUA-PPS APBD 2015 kepada DPRD Manokwari.

Ia berharap, pembahasan RAPBD Manokwari dalam dilaksanakan secepatnya. “Sesuai edaran menteri dalam Negeri, pengesahan APBD 2015 paling lambat 31 desember, jika tidak kita akan mendapat sanksi,” katanya. Romer berharap pembahasan APBD 2015 sebelum perayaan natal. |TOYIBAN

Tinggalkan Balasan