Wakil Ketua I, DPRD Teluk Bintuni, Mektison Meven

APBD Teluk Bintuni tembus Rp. 2,1 triliun 

BINTUNI, Cahayapapua.com— Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018 sebesar kurang lebih Rp. 2,1 triliun, yang diusulkan Pemkab Teluk Bintuni telah mendapat persetujuan seluruh fraksi di DPRD Teluk Bintuni.

Setelah melalui proses perdebatan yang panjang, akhirnya APBD 2018 Pemkab Teluk Bintuni ditetapkan pada sidang paripurna terhadap RAPBD tahun 2018, Rabu (20/12) dini hari.

Wakil Ketua I, DPRD Teluk Bintuni, Mektison Meven, mengatakan, tidak ada perubahan penambahan atau pengurangan RAPBD tahun 2018 yang diusulkan oleh eksekutif. Namun ada catatan -catatan yang harus diperhatikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola anggaran tersebut.

“OPD harus semaksimal mungkin menjabarkan visi misi bupati, para OPD juga jangan mengejar pagu anggaran yang besar tetapi bagaimana memaksimalkan pagu yang ada agar bermanfaat untuk masyarakat. Jangan pagu besar tetapi tidak ada manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Meven mengingatkan.

Selanjutnya, jelas dia, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD akan bergerak ke provinsi untuk konsultasi dengan Biro Hukum Papua Barat. “Mudah -mudahan provinsi dapat menerima dan mendapat no registrasi, agar bisa dibawa ke pusat,” ucapnya.

Sebelumnya, Bupati Petrus Kasihiw dalam penyampaian Nota Keuangan menjelaskan, eksekutif mengusulkan RAPBD tahun 2018 dengan rincian terdiri dari pendapatan dan belanja daerah.

Secara detail proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp. 1,5 Triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 55 miliar, dana perimbangan Rp. 1 triliun lebih. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 513 miliar.  Sedangkan belanja daerah tahun 2018 sebesar Rp. 2, 1 triliun lebih yakni belanja tidak langsung Rp. 590 miliar dan belanja langsung sebesar Rp. 1,5 triliun lebih.

Dengan proyeksi jumlah belanja yang melebihi pendapatan, maka keuangan daerah tahun 2018 menganut anggaran devisit kurang lebih sebesar Rp. 579 miliar, namun  akan ditutupi dari pos pembiayaan daerah.

Lebih jauh dikatakan, pembiayaan daerah merupakan termasuk pendapatan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan yang akan menjadi pembiayaan neto untuk menutupi defisit yang terjadi. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 400 miliar, diantaranya SILPA tahun sebelumnya diperkirakan sebesar Rp 300 miliar, dan pinjaman daerah sebesar Rp. 100 miliar.

Sementara pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 115 miliar, terdiri dari penyertaan modal dan investasi daerah Rp. 30 miliar, dan pembayaran pokok pinjaman dan bunga Rp. 85 miliar.

Pembiayaan neto merupakan sisa dari pembiayaan daerah dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah dengan jumlah Rp. 285 miliar dan digunakan untuk menutupi defisit. Alhasil masih ada sisa defisit sekitar Rp. 294 miliar lebih.

“Alasan devisitnya anggaran tahun 2018 dikarenakan kondisi keuangan negara yang berdampak pada fisikal ekonomi daerah. Karena pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer pusat atau kurang lebih 97 persen dari pendapatan daerah,” kata Bupati. (art)

Leave a Reply

%d bloggers like this: