Wakil Bupati Paulus Y.Indubri menyerahkan materi KUA-PPAS untuk APBD-P 2016 kepada Ketua DPRD Kuro MR.Matani, Senin, 18 Juli di Ruang Rapat Utama DPRD di Rasiei, Teluk Wondama.

Pemda Wondama Ajukan Tambahan Anggaran 23 Miliar

WASIOR, CAHAYAPAPUA.com – Pemkab Teluk Wondama secara resmi menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Perubahan APBD tahun anggaran 2016 kepada DPRD, Senin (18/7).

Dalam materi KUA-PPAS yang diserahkan oleh Wakil Bupati Paulus Y. Indubri dalam rapat paripurna DPRD, pihak eksekutif mengajukan Pendapatan sebesar Rp.23 miliar sehingga Pendapatan Daerah setelah perubahan naik dari awalnya Rp.796.560.133.479 menjadi
Rp.820.376.480.283.

Sedangkan Belanja Daerah dari semula Rp.793.560.133.479 juga naik menjadi Rp.825.379.713.607 atau bertambah mengalami Rp 31 miliar lebih. Dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.293.407.054.480 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 492.367.794.200.

Adapun defisit yang timbul sebagai akibat dari selisih antara Belanja Daerah dan Pendapatan setelah perubahan sebesar Rp 5.003.233.324, ditutupi dengan Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp.8.003.233.324. Jumlah Silpa tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh BPK.

Sisa dari pengurangan antara Silpa tahun sebelumnya dengan devisit sebesar 3 milyar masuk dalam pos pengeluaran daerah yang dipergunakan untuk penyertaan modal di Bank Papua. Dengan demikian Pembiayaan Netto setelah perubahan sebesar Rp. 5.003.233.324. “Sehingga disimpulkan Rancangan APBD-P tahun 2016 tidak mengalami devisit,” ujar Indubri saat membacakan nota pengantar KUA-PPAS.

Ketua DPRD Kuro MR. Matani menjelaskan pihaknya akan segera menyusun jadwal untuk membahas materi KUA-PPAS yang telah diajukan eksekutif. Jika plafon anggaran yang diusulkan dipandang sudah rasional, maka bisa langsung disepakati untuk selanjutnya masuk ke tahapan RAPBD-P.

“Tapi jika ada perbaikan akan segera diberikan rekomendasi dan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan apa yang kita dapatkan nanti,” kata Kuro.

Dia berharap, pembahasan RAPBD-P bisa dilakukan tepat waktu atau paling lambat Agustus mendatang. (BRV)

Tinggalkan Balasan