Ilustrasi

AR Dituntut 8 Tahun, Pengacara Bilang Tidak Berdasar

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Jaksa Penuntut Umum (JPU) akhirnya menuntut terdkwa AR, mantan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat (Pabar) 8 tahun penjara dengan denda Rp 200 Juta subsider 4 bulan kurungan di kurangi masa tahanan, dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pembangunan Gedung KONI 2013, pada gelaran sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Soni Alfian, Selasa (11/10).

Dalam sidang tuntutan yang di gelar di Pengadilan Tipikor Manokwari tersebut, JPU Jhon Ilef Malamassam menyebutkan bahwa terdakwa, juga di tuntut membayar uang pengganti kurang lebih  Rp 20,9 Milyar atau 75 persen dari besar kerugian negara subsider 1 Tahun kurungan. “Sedangkan sisah sekitar Rp 6 Milyar dari kerugian negara tersebut di bebankan kepada Yan Renwarin yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus yang sama “sebutnya.

Menanggapi tuntutan tersebut AR melalui Penasehat Hukum-nya (PH), Sudirman Jabir yang ditemui usai persidangan mengatakan akan mengajukan nota pembelaan (PLedoi). Menurutnya tuntutan itu, berdasarkan asumsi semata dan keliru. “Saya kira kami akan menyiapkan pledoi pembelaan, saya anggap tuntutan ini hanya berdasarkan asumsi jaksa saja ” ucapnya.

Selain itu, Sudirman juga mempertanyakan dasar apa klainya di tuduh melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara Rp 26,7 Milya. “JPU hanya berasumsi semata,, sebab sampai hari ini tidak ada audit dari BPK.Mereka (JPU Red) hanya menggunkan audit BPKP, sedangkan BPKP tidak punya kewenangan untuk melakukan audit Keuangan Negara, alasanya BPK di tunjuk oleh UU sedangkan BPKP hanya berdasarkan Peraturan presiden “tudingnya.

Mengenai TPPU atas aset klainya Sudirman menyebut bahwa terdakwa sudah memiliki aset tersebut sebelum menjabat ketua harian Koni. Kemudian sudah di anggun oleh Bank, di uji terhadap TPPU dalam fakta persidangan pihak bank sudah menyatakan nanti pembayaran ruko setelah usahanya tersegel

“Hal ini sehingga menurut saya tuntutan jaksa tadi (Kemarin) terlalu berlebihan, saya kira semua kembali kepada majelis hakim yang memiliki hati nurani, sebab mereka perwakilan Tuhan dalam memberi keadilan ” imbuhnya.

Sidang di rencanakan akan di lanjutkan pada Senin (17/10) pekan depan, dengan agenda Pembacaan Pledoi dari terdakwa atas tuntutan jaksa tersebu.

Sementara itu, Jhon Ilef mengatakan ihwal aset terdakwa yang di sita sebelumnya akan di lelang seperti 7 ruko dan 1 gudang, agar menutupi kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa.

Dikatakan pembangunan kantor koni ini dilakukan empat tahap sesuai permohonan yang di keluarkan oleh Badan pengelola keuangan Daerah, dari empat tahap tersebut hanya satu tahap yang di mohon oleh Yan Renwarin di Tahun 2012. “Dalam pertengahan Tahun 2012 hingga 2013 di mohon oleh albert rombe yang saat itu menjabat ketua harian,”tuturnya saat dimintai tanggapan atas tudingan PH terdakwa.

Dalam keterangan ahli dari BPKP sebelumnya kata Ilef, dia tidak bisa memilah berapa kerugian negara yang harus ke Yan Renwarin dan berapa ke terdakwa albert rombe, dia hanya menyebut total kerugian negara yang timbul dari pembangunan kantor koni Rp 26,7 Milyar sesuai bukti pencairan bahwa permohonan itu di bagi satu untuk Yan dan Rombe mendapat empat permohonan itu.

“Kalau di bagi sesuai bukti transfer maka rombe yang mendapat empat dia berada pada level 75  persen sementara Yan hanya mendapat 25 persen bila di bagi maka dapatla Rp 26 milyar tersebut sementara 75 persen dari 26 milyar dapatnya 20 milyar sekian “sebutnya.

Jhon Ilef juga mengakui bahwa sebagian ruko yang di miliki terdakwa jauh sebelum kasus ini terjadi, sementara terdakwa masuk kepala bidang perencanaan di Koni itu per 2012, kendati demikian pihaknya memiliki alasan untuk tidak mengembalikan sebab aset tersebut sebelumnya menjadi agunan pada Bank.

“Dalam fakta persidangan ruko yang di beli Tahun 2009 itu ternyata di jadikan agunan atau di jaminkan di Bank, nah pada saat itu masa kreditnya berlangsung hingga 2011. Terdakwa kita jerat pasal 2 ke 1 primer pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Tipikor, dan pasal 2 primer pasal 3 susider pasal 5 UU TPPU, namun yang di buktikan jaksa yakni ke 1 primer pasal 2 ayat 1 UU Tipikor dan kedua pasal 3 UU TPPU,” tutupnya. (MAR)

 

Tinggalkan Balasan