Ilustrasi minuman keras dimusnahkan.

Areal Bandara Manokwari Jadi Tempat Pesta Miras

MANOKWARI, Cahayapapua.com–– Areal bandar udara Rendani, Manokwari sering dijadikan sebagai tempat berpesta minuman keras oleh sekelompok warga. Sejumlah fasilitas penunjang keselamatan penerbangan dirusak.

Kepala Bandara Rendani, Wahyu Anwar mengatakan, kondisi ini sering terjadi, bahkan sudah berlangsung cukup lama.

“Sudah banyak sekali fasilitas yang dirusak, salah satunya lampu-lampu landasan yang dipakai menuntun pesawat mendarat. Saya pikir itu ulah orang mabuk, kalau tidak mabuk pasti tidak merusak,” kata Wahyu belum lama ini.

Dia menyebutkan, fasilitas yang dirusak sulit dicari, sebab, alat-alat tersebut harus didatangkan dari luar negeri. “Kalau masalah mahal mungkin masih bisa diupayakan tetapi, ini sulit untuk mendapatkan itu barang. Ini sudah terjadi sejak jaman kepemimpinan yang sebelumnya,” ujarnya.

Tahun ini, katanya, pihaknya telah memprogramkan upaya perbaikan sejumlah fasilitas tersebut. Ia mengaku kesal dengan kelakukan masyarakat yang seperti itu.

“Tiap malam, security melakukan patroli. Tapi, namanya orang mau berbuat jahat pasti ada saja caranya. Lama-lama kesal juga lihat kelauan itu. Harusnya, fasilitas bersama ini ikut dijaga, bukan dirusak,” tuturnya mengimbau.

Wahyu mengungkapkan, salah satu upaya yang tengah dilakukan untuk mencegah masyarakat masuk secara bebas ke areal bandara. Saat ini, pagar sepanjang lebih kurang 1.500 meter sendang dikerjakan.

“Mohon maaf, terpaksa kita harus pagar supaya tidak lagi ada yang lewat. Jadi, yang rusak-rusak pun akan kita perbaiki juga,” ujarnya lagi.

Wahyu menambahkan, permasalahan areal bandara yang terkesan ‘bebas’ ini sudah sering dikoordinasikan dengan sejumlah pihak termasuk dengan pemerintah daerah.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Papua meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mencabut izin penjualan minuman beralkohol yang sebelumnya sudah diterbitkan kepada para distributor, toko-toko maupun tempat hiburan malam.

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen kepada pers, di Jayapura, Jumat (15/4/2016) mengatakan kesepakatan untuk menghilangkan minuman beralkohol di Papua sudah disepakati oleh Gubernur, Bupati, Wali kota, Pangdam XVII Cenderawasih, Kajati, dan Kapolda. “Itu nanti izinnya harus dicabut oleh bupati dan wali kota,” katanya.

Sementara soal adanya pro kontra, Dosinaen menilai setiap kebijakan yang diputuskan Pemerintah Provinsi, pastinya bakal mendapat respon positif serta negatif, namun semua itu wajar wajar saja, apalagi soal minuman beralkohol.

“Soal Miras memang sudah ada izin yang dikeluarkan kabupaten maupun kota. Namun dengan adanya kesepakatan bersama diharapkan semuanya menjalankan. Hanya sekali lagi wajar kalau dapat umpan balik dari berbagai komponen terhadap kebijakan ini,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sekda juga membantah, pemerintah provinsi tak melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum melakukan aksi penertiban Miras.

“Perdasinya sudah lama disosialsiasi yaitu sejak 2009 hingga 2013. Jadi sudah lama sekali dan ini harus dilakukan untuk penyelamatan umat di atas tanah ini,” ujarnya lagi.

Menyoal eksistensi Satuan Tugas (Satgas) Papeda yang ikut dalam aksi penertiban Miras, Dosinaen mengatakan organisasi masyarakat ini telah resmi terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) Papua.

“Mereka resmi dan terdaftar. Pembentukannya adalah untuk membantu bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menegakkan Perda khususnya untuk pelarangan Miras dan kependudukan nantinya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas menyatakan, ia bukannya tak mendukung diberlakukannya Perda pelarangan miras di Papua, namun dalam memberlakukan suatu aturan perlu ada kesimbangan. Apalagi Perda itu bertentangan dengan aturan diatasnya.

Yan menyebut Perdasi miras abal-abal. Selain bertentangan dengan aturan diatasnya yakni Perpres 74 tahun 2013 dan Peraturan Menteri perdagangan Nomor 20 tahun 2014, Perda itu juga disebut tak melalui naskah akademik dan tak pernah dilakukan uji publik.

“Bukan masalah tak mendukung. Kami mendukung langkah itu, tapi langkah itu bukan solusi. Perlu ada keseimbangan memproteksi dalam memproteksi orang asli Papua dan memberikan kesempatan kepada investor untuk mengembangkan ekonomi di Papua,” kata Mandenas.

Menurutnya, dalam Perpres 74 tahun 2013 tak disebut pelarangan sama sekali. Hanya pembatasan, pengawasan dan pengedalian. Begitu juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 tahun 2014. (FAR/JUBI)

 

Tinggalkan Balasan