Situasi gedung DPRPB yang kembali dipasangi baliho dan bambu. Pintu gerbang utama kantor ini juga dipenuhi gundukan pasir, setelah sebelumnya blokade sempat dibuka dengan prosesi adat.

Arifin: Kenapa Depdagri (sebelumnya) Tidak SK kan Roby Nauw?

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Wakil Ketua Komisi A DPR Papua Barat Arifin mengatakan, saat menjabat sebagai pimpinan sementara DPRPB telah menerima dan mengusulkan nama calon ketua DPRPB definitif.

Arifin mengatakan hal ini usai mengikuti diskusi terbuka “Menyatukan persepsi dan komitmen terhadap isu pelantikan ketua DPR Papua Barat” yang digelar di Manokwari, Kamis (10/9).

Nama calon ketua tersebut adalah Roby Nauw yang adalah orang asli Papua. “(tapi) Hari ini yang berkembang adalah hal lain,” kata dia.

Dia mengatakan, polemik berkepanjangan ketua DPRPB sampai hari ini berawal dari 9 nama anggota dewan periode 2009-2014 yang tersangkut kasus hukum yang kembali terpilih sebagai anggota DPRPB.

Ia mengatakan meski tersangkut masalah hukum, namun saat itu 9 anggota DPRPB tersebut tetap mendapat SK dari Mendagri dan dilantik sebagai anggota DPRPB. Berbekal landasan itu, ia lalu menyurat ke Depdagri untuk menggeluarkan SK kepada Robby Nauw. “Tapi kenapa SK tidak diterbitkan,” Arifin bertanya.

“Kenapa Depdagri pada saat itu (pemerintahan SBY) tidak menerbitkan SK saudara Roby Nauw? Kenapa Depdagri tidak menerbitkan SK nya. Ini kenapa?,” tanya dia dengan nada tegas beberapa kali.

Menurut Arifin, rapat kerja teknis di Kota Sorong pasca KPU menetapkan partai Demokrat yang berhak menduduki ketua DPRPB diusulkan bahwa nama-nama yang akan diusulkan sebagai ketua DPPRB secara berurutan adalah Roby Nauw, dirinya dan Imanuel Yenu.

“(dengan) Dasar Rakernis ini maka partai Demokrat mengusulkan saudara Roby Nauw. Tetapi, sampai di Depdagri justru SK nya tidak diterbitkan sehingga saya bertanya Depdagri dulu dan sekarang itu ada bedanya,” tukas Arifin.

Soal nama calon ketua DPRPB yang diusulkan kembali adalah saudara Matheus Selano, aku Arifin, yang pantas menjawab hal tersebut adalah Roby Nauw. “Ada celah di dalam PP (peraturan pemerintah) nomor 16 Tahun 2010 tentang DPRPD. Jika SK ketua tidak dikeluarkan maka, fraksi Demokrat dapat menunjuk salah satu anggota sebagai ketua. Dan, tanpa SK pun ini bisa dan, saya sudah sampaikan,” ujarnya lagi.

Arifin menambahkan, celah itu bertujuan untuk menunggu hingga masalah hukum yang dijalani oleh calon ketua sebelumnya inkrah. “Supaya tidak merugikan partai. Tapi kenapa itu tidak ditempuh. Itu saya tidak tahu,” pungkas Sekretaris DPD Partai Demokrat ini. | RASYID FATAHUDDIN