Penyidik Dirkrimsus Polda Papua Barat memasang police line pada salah satu aset tersangka korupsi pembangunan kantor KONI Papua Barat, AR, di Jalan Trikora Wosi, Manokwari.

Aset Tersangka Korupsi Dana Hibah KONI Digaris Polisi

MANOKWARI, Cahayapapua.com—– Penyidik Tindak Pidana Korupsi Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Dirkrimsus Polda Papua Barat memasang garis polisi atau police line terhadap 6 ruko dan 1 gudang milik Albert Rombe, tersangka korupsi pembangunan sekretariat KONI Papua Barat, Senin (25/4).

“Pemasangan police line pada 6 aset tersebut merupakan penegasan bahwa tidak boleh lagi ada aktivitas baik sebagai rumah tinggal maupun tempat usaha dan lain sebagainya di lokasi-lokasi tersebut,” terang Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP. Johan H Sitorus, Senin (25/4).

Aset Albert Rombe yang diberi garis polisi adalah tiga unit ruko di Jalan Trikora Wosi, dan satu ruko di Jalan Merdeka serta dua ruko di Jalan Jenderal Sudirman termasuk satu gudang di Amban.

Situros menjelaskan. kasus korupsi KONI Papua Barat menurut catatan penyidik Tipikor berkaitan dengan penyalahgunaan dana hibah yang tercantum dalam Naskah Penyerahan Hibah Daerah NPHD tahun 2012-2013 tidak menjelaskan kegiatan fisik sehingga dalam penyelidikan sesuai hasil audit BPKP menyatakan telah terjadi tindak pidana korupsi senilai Rp 26,7 Miliar.

Menurut Sitorus terjadi penyalahgunaan korupsi, sebab tujuan anggaran sesuai NPHD mengenai sasaran pembangunan. Selain itu tersangka juga dianggap memindahbukukan dana hibah dari rekening KONI Papua Barat ke rekening giro.

Tersangka juga dianggap berusaha menggelabui dengan cara membuka rekening bisnis, lalu anggaran menarik sebagian anggaran yang digunakan sesuai peruntukan pembangunan fisik kantor KONI.

“Namun sebagian dari anggaran dana hibah itu juga dimasukan ke rekening bisnis akan tetapi bukti setoran dari rekening bisnis dimasukan dalam pertanggungjawaban KONI Papua Barat, seakan-akan uang pribadi dipinjamkan ke Koni.” Terang Sitorus.

Penyidik juga menemukan pertanggungjawaban pada Buku Kas Umum BKU terdapat saldo akhir ditahun 2012 masih terdapat Rp 10,3 Miliar, namun ketika masuk pertanggungjawaban terdapat saldo akhir pada bulan Januari 2013 hanya tersisa Rp 170 Juta. “Sehingga penydik berkesimpulan ini hanya modus dari Pembangunan Kantor KONI.”

AR merupakan mantan kabag perencanaan dan program keuangan ditahun 2012 dan Pelaksana Harian PLH Koni Papua Barat tahun 2013 yang memiliki aset 6 ruko dan 1 gudang yang telah disita.

Polisi menduga aset-aset tersebut berasal dari hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang. Penyidik menjerat AR dengan UU Tipikor tahun 2010 pasal 3 tentang penerima pasif dan pasal 5 alternative tentang penerima pasif.

Polda menyatakan berkas tersangka AR sudah dinyatakan lengkap secara formil dan materil oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Tinggi Papua. “Rencanaya Selasa (26/4) hari ini JPU akan menjemput berkas atau proses ini memasuki tahap II,” terang Sitorus.

Selain AR terdapat tersangka lain yakni YR yang juga mantan ketua harian KONI. Saat ini penyidik masih melakukan stresing terkait aset-aset milik YR apakah masuk dalam unsur TPPU. “Saat ini yang bersangkutan belum ditahan sebab masih proses penyelidikan,” tambah Sitorus. (MAR)

Tinggalkan Balasan