Dermaga Eman,Sir Kampung Lobo, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. | CAHAYAPAPUA.com | Isabela Wisang

Awasi Dana Desa

MANOKWARI– DPR Papua Barat akan turut memantau Rp.1,4 miliar dana Desa yang diprogramkan pemerintah pusat pada tahun anggaran 2015. Pengawasan akan dilakukan dari proses pengucuran hingga pemanfaatan dana tersebut.

Anggota Badan Peraturan Daerah (Baperda) DPR PB, Harby Syam kepada Cahaya Papua, Jumat (16/1/2015) mengatakan, ia bersama beberapa anggota DPR PB lainnya beberapa waktu lalu dalam kegiatan sosialisasi Undang-undang Desa, telah menjelaskan kepada masyarakat di beberapa kampung/distrik Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari tentang tatacara pemanfaatan dana tersebut.

“Apabila dana ini turun, kepala desa harus mengkoordinir warga untuk musyawarah menentukan program yang akan dilakukan melalui dana itu, tentunya harus membuat skala prioritas sesuai kondisi desa masing-masing,” katanya.

Harbi mewanti-wanti, agar dana tersebut tidak dimanfaatkan olehe segelintir orang, melainkan harus tepat sasaran dan tidak ada masyarakat yang tidak terlibat dalam pemanfaatan dan tersebut.

Legislator dari Partai Gerindra ini menyarankan agar dana tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan yang tidak tercover dalam APBD baik Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun kabupaten/kota masing-masing.

Masih terkait pemanfaatan dana Rp 1,4 miliar ini, Harbi mengungkap, nanti akan bimbingan yang akan dilakukan Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh aparatur desa.

Dalam Bimtek tersebut, sekaligus akan dijelaskan bagaiman teknik pembuatan laporan atas realisasi dana tersebut.

Harbi juga berharap pemerintah daerah benar-benar dapat melakukan pembinaan sekaligus pengawasan.

Ia tak mau, terjadi tumpang tindih program antara dana desa yang bersumber dari APBN ini dengan program daerah yang bersumber dari APBD.

” Perlu ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Jangan sampai misalnya ada proyek yang sudah didanai melalui APBD ditambah lagi anggaranya melalui program desa pemerintah pusat ini, tumpang tindih itu termasuk penyelewengan,” katanya.

Sebelumnya Ketua DPD Laskar Anti Korupsi Pejuang 45, Bernadus Iwong mengatakan, Lembaganya pun akan mengawal realisasi dana desa dari pemerintahan Joko-JK ini. Ia tak mau terjadi kebocoran dalam pemanfaatan dana tersebut.

“Dana ini cukup besar, ini ibaratnya pemerintah pusat membombardir dana dikampung-kampung. Untuk itu kami akan membentuk satgas dan Tim untuk melakukan pengawasan dan membuat laporan. Sehingga apa yang menjadi cita-cita dalam program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat disetiap kampung,” sebutnya. (IBN)