Ilustrasi-RAPBD

Bahas RAPBD 2016, Pimpinan DPRPB Diminta Konsisten soal Mekanisme

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Anggota Badan Anggaran (Banggar) DRP Papua Barat (DPR PB), John Dimara menyatakan, pembahasan RAPBD 2016 harus melalui proses dan mekanisme yang baku.

“Saya tegas sampaikan, pimpinan (DPRPB) tidak bisa mengarahkan kita untuk menyetujui usulan anggaran begitu saja. Saya dari komisi anggaran dan juga Banggar yang pertama akan menolak jika tidak sesuai,” kata John Dimara, Selasa (17/11/2015).

Dikabarkan, pimpinan DPRPB sudah menyurati gubernur sebanyak dua kali. Untuk meminta dokumen KUA dan PPAS segera diserahkan. Sementara, RKA setiap SKPD telah diinput.

“Dimana juga ada informasi pagu anggaran justru menurun. Jangan sampai aspirasi masyarakat yang dijaring oleh dewan tidak akan diakomodir. DPRPB akan dicap tidak mampu berbuat sesuatu. Hanya mampu mengiyakan saja,” kata John Dimara.

Dikemukakan John, penyerahan KUA dan PPAS lebih awal penting dilakukan. Dalam rangka sinkroniasi antara usulan pemerintah dengan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan DPR.

“Usulan yang ada sudah dipatenkan dan tidak dapat dirubah lagi. Lalu, ruang bagi DPR yang memiliki hak anggaran dan kewenangan dalam pembahasan itu dimana?,” ujarnya.

Menurut John, aspirasi yang disampaikan oleh DPRPB dalam pembahasan anggaran tidak diakomodir. Dengan alasan penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan pemerintah tidak dapat dirubah lagi.

John menambahkan, DPRPB bisa saja gunakan hak yang ada untuk membatasi usulan pemerintah daerah. “Jika aspirasi yang dijaring tidak diakomodir sama saja, kita lakukan pemborosan anggaran. Karena Penjaringan aspirasi ini pakai uang Negara juga,” imbuh John.

Senada dengan koleganya, anggota anggota fraksi PAN, Andarias Lobat mengatakan, pembahasan RAPBD 2016 tidak boleh dilakukan tergesa-gesa. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat Papua Barat.

“Cukup pembahasan RAPBD perubahan 2016 saja. Anggota dewan seolah-olah dibuat harus menyetujui usulan yang ada. DPR ini punya wewenang yang harus diterapkan dalam pembahasan anggaran,” pungkasnya. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM