Kantor DPR Papua Barat. | CAHAYAPAPUA.com|

Balai Besar Jalan Nasional X Dituding hanya Untungkan Pengusaha Kakap

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com —– Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua Barat Aminadap Asmuruf mendorong pemerintah untuk membubarkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Direktorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Alasannya keberadaan balai tersebut tidak memberikan dampak signifikan dalam pembinaan pengusaha asli Papua.

Menurut Asmuruf cerminan balai yang tidak membina pengusaha asli Papua terlihat dari besarnya alokasi APBD yang mencapai Rp.2 triliun namun sulit diakses karena berbagai alasan administratif. Aminadap mengatakan alasan administratif justru memberikan keuntungan dan menjamin eksistensi kontraktor kelas kakap saja.

“Pemerintah daerah segera melihat situasi yang berkembang. Di provinsi lain hampir tidak ada balai, kenapa di Papua Barat harus ada. Sebaiknya pemerintah daerah mengusulkan agar balai ini dibubarkan saja. Untuk pembangunan infrastruktur yang selama ini ditangani sebaiknya dialihkan ke dinas saja,” ujar Aminadap Asmuruf.

Agar wacana ini disegera ditindaklanjuti, ia mengatakan, DPR PB akan memanggil pimpinan balai untuk meminta penjelasan termasuk mendorong pemerintah daerah bertemu langsung dengan presiden dan anggota DPR RI asal Papua Barat. Dengan harapan dari sisi pengawasannya juga lebih mudah juga adanya keseimbangan dalam pembagian paket proyek kepada pengusaha asli Papua.

Aminadap Asmuruf mengatakan, seharusnya pengusaha asli Papua tidak harus terdaftar di kementerian baru bisa mendapat proyek. Disisi lain menurut dia apabila dinas yang mengelola paket pekerjaan, maka gubernur dapat mengintervensi serta melakukan advokasi melalui regulasi yang memproteksi pengusaha asli Papua.

“Berikan pelatihan kepada pengusaha asli. Kalau kita mau mengakhiri palang memalang dan demo seperti yang terjadi tidak bisa hanya dengan membagi jatah akan tetapi sarangnya harus dibongkar, yaitu balai,” paparnya.

Anggota DPR PB, Origenes Nauw menambahkan harus ada keterbukaan dari pimpinan balai termasuk Dinas Pekerjaan Umum soal rencana konkrit dalam membina pengusaha asli Papua.

“Stop tipu dengan alasan klasik bahwa pengusaha asli Papua tidak mampu dan tidak punya alat, bahkan tidak punya modal dan mentalnya konsumtif. Sangat memperihatikan sekali bagaimana pengusaha asli Papua pergi demo dan palang kantor,” ujar Ori Nauw – sapaan politisi Golkar ini.

Menurut Ori meski pemerintah telah menggeluarkan kebijakan memberikan paket dengan nilai hingga Rp.500 juta kepada pengusaha asli Papua, namun menurut dia bagi pengusaha yang telah memenuhi kualifikasi dan mampu mengerjakan proyek besar harusnya tetap diberikan ruang untuk mendapat proyek besar.

”Perlu keterbukaan karena akumulasi kemarahan ini bisa saja disampaikan dengan cara yang destruktif yang tidak kita harapkan. Persoalan alat itu menurut saya adalah hal biasa,” ujar Ori Nauw. |RASYID