Baltazar Kambuaya

Baltazar Kambuaya : Otsus Itu Afirmatif Action yang Baik untuk Pembangunan Papua

MANOKWARI, Cahayapapua.com Wancana pengembalian Otonomi khusus (Otsus) kepada pemerintah pusat ditanggapi dingin mantan Mantan Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen), Baltazar Kambuaya.

Bert Kambuaya – sapaan akrabnya– mempertanyakan sikap sebagian elit yang ingin mengembalikan Otsus. Pasalnya, Undang-Undang yang ini disusun oleh orang asli Papua juga.

“Kita yang menyusun Undang-Undang itu sesuai kebutuhan. Bukan orang-orang Jakarta. Masa kita yang susun dan diterima baru mau tolak lagi? Kalau masyarakat yang demo dan tolak, itu artinya something is missing (suatu yang hilang, red),” kata Bert, Senin (7/3/2016).

Bert menegaskan, Otsus adalah afirmatif action yang sangat baik untuk kepentingan pembangunan di tanah Papua. Orang Papua diberikan kewenangan dan uang untuk membangun daerah dan orang asli Papua.

“Pada bagian tertentu implementasinya yang masih kurang sehingga masyarakat mungkin merasa belum puas. Ini yang perlu diperbaiki dan memberikan pejelasan kepada masyarakat soal ini,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau membutuhkan uang dalam jumlah yang besar untuk membangun infrastruktur seperti, jalan, jembatan dan bandara.

“Uang dikasih. Kewenangan dikasih. Tergantung anak-anak asli Papua yang menjadi pemimpin untuk bertindak dengan tepat dan melakukan yang benar untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Dalam perspektifnya, Bert mengemukakan, Otsus menjadi momentum bagi anak-anak asli Papua yang hari ini memimpin untuk membuktikan bahwa orang asli Papua juga mampu mengelola dana triliunan rupiah serta mampu membangun daerahnya dengan baik.

Berth menambahkan, peran Majelis Rakyat Papua (MRP) harus dioptimalkan dalam pelaksanaan Otsus dalam rangka meningkatkan kualitas hidup orang asli Papua.

Oleh Karena itu, setiap kebijakan yang diputuskan harus melibatkan lembaga representasi representasi kultural ini sehingga memastikan bahwa, Otsus benar-benar berdampak positif.

Selain itu, ia melanjutkan evaluasi terhadap UU nomor 21 tahun 2001 sebagaimana telah diubah menjadi UU 35 tahun 2008 tentang sejauhmana efektivitas dan relevansinya saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak dilakukan.

“Perangkat-perangkat regulasi (perdasus) harus dibuat sebagai dasar sehingga pengelolaan dana Otsus sesuai aturan. MRP difungsikan dengan baik. Pemerintah daerah, DPRD dan MPR harus bersinergi,” pungkasnya. |RASYID FATAHUDDIN

 

Tinggalkan Balasan