Kantor DPRD Manokwari. Foto: Ist

Banggar Manokwari: Kesalahan Ada di Pemda, Kenapa Kami yang Dikejar

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.comРSanksi penundaan hak keuangan selama 6 bulan tidak dapat diterapkan kepada DPRD Manokwari. Sebab kesalahan dalam keterlambatan pembahasan RAPBD Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2015 tidak berada pada DPRD.

Hal ini disampaikan salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Manokwari, Imam Muslih, Selasa (6/1/2015). “Kalau mau tidak dapat sanksi, semestinya diperhitungkan sejak awal,” tegas Imam.

Sebagaimana diketahui, dalam surat Edaran 903 tertanggal 24 November 2014, Menteri Dalam Negeri Djahjo Kumolo meminta setiap daerah dapat menyelesaikan pembahasan RAPBD 2015 sebelum 31 Desember 2014, jika tidak, akan mendapat sangki berupa penundaan hak keuangan kepada kepala daerah dan anggota DPRD.

Terkait hal tersebut, Imam mengatakan, sanksi tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap DPRD jika mekanisme penyerahan KUA-PPAS tidak dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pemerintah melalui peraturannya.

“Kesalahan berada di pemerintah daerah, lalu kenapa DPRD dikejar untuk segera menyelesaikan pembahasan hanya untuk menghindari sanksi,” imbuhnya.

Pemda lanjut Imam, semestinya mempelajari peraturan pemerintah terkait penyusunan APBD 2015, agar persiapan sejak awal dapat dilakukan, sehingga Pemda tidak perlu capek-capek untuk menghindari sanksi tersebut.

Disinggung soal materi KUA-PPAS yang kini sedang dalam pembahasan antara TAPD Manokwari dengan Badan Anggaran DPRD Manokwari, Imam menyebut ada banyak hal yang harus dievaluasi secara mendasar.

Sekaitan dengan hal tersebut, DPRD Manokwari sudah menyurat kepada pemerintah daerah untuk meminta data tentang jumlah pegawai dan data pendapatan dari DAU, DAK, dana Otsus maupun PAD Manokwari dan pengalokasian dana-dana tersebut. Namun hingga hari ini surat itu belum dijawab Pemda.

Kata Imam, data tersebut diperlukan agar DPRD dapat menganalisa dan menjadikanya sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan APBD 2015 ini.”Kami akan menyurat kembali, sekaligus untuk mempertanyakan tindak lanjut pembahasan KUA-PPAS,” katanya. |TOYIBAN

Tinggalkan Balasan