Kantor Gubernur Papua Barat. | Ist

Bansos di Papua Barat Telat Tersalur, Belanja Barang Tak Wajar

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Daya serap Pemprov Papua Barat terhadap dana bantuan sosial yang disalurkan pemerintah pusat melalui APBN 2014 masih rendah. Idealnya, bantuan ini disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran agar berkontribusi positif bagi upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu ditemukan juga ketidak wajaran dalam belanja barang Pemprov Papua Barat.

Kepala Kantor Perwakilan Kementrian Keuangan Provinsi Papua Barat, Midden Sihombing kepada CAHAYAPAPUA.com, kemarin di Manokwari mengaku prihatin atas rendahnya daya serap itu. Pasalnya, memasuki triwulan ke empat, bantuan yang terserap baru sekitar 28 persen.”Sangat rendah,” Ia menilai.

Rendahnya daya serap dana Bansos bisa pula terjadi karena faktor kehati-hatian pemerintah. Apalagi KPK dan BPK menyoroti maraknya penyalahgunaan dana Bansos hampir di seluruh daerah.

Menurut Sihombing, hal itu bisa saja terjadi. Namun penyalurannya tak akan lambat dan bermasalah jika didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 mengenai mekanisme penyaluran Bansos. “Jika ketentuan itu diikuti pasti aman,” katanya.

Kemenkeu RI sejauh ini menyalurkan dana bansos ke daearah diantaranya untuk siswa miskin, bantuan kesehatan dan program PNPM Mandiri.Bantuan terbesar disalurkan untuk program PNPM Mandiri yakni sekitar 80 persen.

Selain prihatin atas lambatn dan rendahnya daya serap penyaluran dana bansos, Kemenkeu juga melihat adanya belanja barang di lingkup Pemprov Papua Barat yang tidak wajar. Pasalanya, memasuki triwulan keempat belanja barang sudah mencapai 40 persen.

“Belanja barang hanya disebut normal bila mencapai 20 persen,” kata Sihombing. |DINA RIANTI

EDITOR: PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG

Tinggalkan Balasan