Upacara Bendera Memperingati Hari Jadi Kota Manokwari ke-117 di Lapangan Borarsi

Banyak Pejabat Tak Hadir, Birokrasi Pecah Karena Pilkada ?

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Perayaan HUT kota Manokwari yang diisi dengan upacara bendera dan resepsi bersama di lapangan Borarsi, Senin kemarin tidak banyak dihadiri pejabat Pemkab Manokwari.

Pejabat setingkat kepala dinas maupun badan yang datang tidak mencapai 10 orang. Padahal, sedikitnya ada 25 SKPD yang dipimpin pejabat eselon II. Demikian pula eselon III yang terdiri dari para Kabag dan Kabid, hanya sekitar 5 orang yang tampak hadir.

Di level staf malah jauh lebih parah. Dari sekitar 3000 PNS, yang ikut hadir kurang dari 100 orang. Hal ini memunculkan spekulasi birokrasi Pemkab Manokwari sedang diterpa perpecahan sebagai dampak dari Pilkada.

Seperti diketahui, dari empat pasangan kandidat yang maju dalam Pilkada Kabupaten Manokwari, tiga pasang di antaranya, yakni pasangan nomor urut 1, II dan IV terdiri atas para birokrat maupun eks birokrat Pemkab Manokwari.

Wakil Bupati Manokwari Roberth KR. Hammar di temui usai resepsi tidak menampik adanya gejala perpecahan di tubuh birokrasi sebagai efek dari pilihan politik yang berbeda.

Namun menurut Hammar, sebagai seorang PNS, seharusnya para pejabat tetap mengedepankan tugas utama sebagai aparatur dan tidak boleh terpengaruh dengan konstalasi politik menjelang Pilkada.

“Ini menunjukkan kita tidak memiliki sebuah kekompakan birokrasi. Ini sangat disayangkan sekali,“ kata Hammar yang mengaku sudah membaca gejala ketidakkompakkan itu muncul sejak munculnya nama-nama bakal calon bupati/wakil bupati.

Dia menilai ada ketakutan yang membayangi para pejabat Pemkab Manokwari seiring makin dekatnya Pilkada. Mereka seperti dihadapkan pada situasi dilematis. Mau merapat ke kandidat A salah, ke kandidat B pun salah. Termasuk berdekatan dengan Bupati Bastian Salabai yang juga berstatus calon incumbent.

“Tapi ketakutan seperti ini menurut saya keliru besar. Mereka seharusnya menjalankan tugasnya sebagai SKPD. Dalam posisi sebagai Bupati, ya (tugas sebagai SKPD bawahan Bupati) tetap jalan, kalau dalam posisi sebagai kandidat, ya jangan karena kita PNS kan tetap punya netralitas, “ lanjut mantan Kabag Hukum dan HAM ini.

Jika situasi seperti terus berlanjut, dikuatirkan akan berdampak buruk pada roda pemerintahan Pemkab Manokwari pada sisa masa kepemimpinan Bastian Salabai-Roberth Hammar (Basaroh).

“Ini memberikan dampak yang tidak bagus kepada masyarakat. Masyarakat lihat mana Manokwari yang kompak itu. Bukan kompak itu hanya lihat Bupati, Wakil dan Sekda, bukan ! Ttapi kehadiran SKPD itu banyak di sini, ini yang penting, “ tandas Ketua Asosasi Perguruan Tinggi Swasta Provinsi Papua Barat ini.

Terkait ketidakhadiran pejabat, Ketua Panitia HUT kota Manokwari Ruland Sarwom mengatakan, pihaknya sudah menyebarkan undangan kepada semua pejabat eselon II, III dan IV. |ZACK TONU BALA