Kantor Gubernur Papua Barat yang baru terletak di Arfai, Manokwari. |Dokumentasi CAHAYAPAPUA.com

Banyak SKPD di Papua Barat Belum Masukkan LKPJ dan LPPD

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com— Asisten I Setda Papua Musa Kamudi mengungkapkan hingga saat ini masih banyak SKPD yang belum menyampaikan LKPJ maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Dalam apel rutin di lingkup Pemprov Papua Barat di halaman kantor Gubernur Papua Barat Jalan Siliwangi No 1 Manokwari, Senin (26/1/2015), Musa Kamudi mengatakan, sampai saat ini sebagian besar SKPD belum menyerahkan LPPD ke Biro Pemerintahan.

Padahal menurutnya data tersebut akan dikirim ke pemerintah pusat. Keterlambatan tersebut menurut Musa sangat memprihatinkan mengingat dari tahun ke tahun Papua Barat selalu berada di urutan bawah pelaporan ke Jakarta. Musa Kamudi berharap biro-biro agar lebih pro aktif agar data-data dari SKPD itu dapat segera disampaikan.

“Setiap tahun syarat menyusun laporan tidak banyak perubahan tapi masih saja sulit untuk melakukan pendataan. Untuk itu kepala SKPD harus selalu melakukan pengawasan ke bawah, agar dapat memantau anak buahnya,” ujar mantan Kadispora Papua Barat itu.

Ia mengungkapkan, kalau dilihat dari SDM, Papua Barat ini sudah termasuk siap untuk menyiapkan laporan itu. “Sehingga saya meminta agar ada komitmen dan kepedulian dari SKPD dan pegawai bertanggungjawab. Kalau terus seperti ini maka Papua Barat bisa dipandang negative dan tentu malu kalau diurutan bawah terus,” ujarnya.

Musa Kamudi mengatakan ia akan menerapkan terobosan baru untuk mendesak para pimpinan SKPD menyampaikan laporan LPPD tepat waktu. Terobosan itu ialah mendata dan memberi peringkat kepada SKPD yang teratur dan tepat waktu memasukkan laporan, yang akan dipublikasi pada akhir tahun.

Sementara untuk LKPJ, ia menyampaikan, agar SKPD segera menyiapkannya untuk nantinya dapat disampaikan ke DPR Papua Barat sebagai bahan untuk pengawasan. Untuk itu dia meminta agar setelah pelaksanaan kegiatan, panitia harus segera membuat pertanggungjawaban sehingga tidak perlu menunggu hingga akhir tahun.

“Memang dalam aturan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran atau sekitar Maret, tapi harus disiapkan dari sekarang dan paling lambat Februari. Ini penting agar nantinya di masing –masing SKPD pun diminta untuk dapat membuat jadwal agenda agar setiap agenda maupun rencana kerja dapat teroganisir dengan baik,” pesannya. | DINA RIANTI

Tinggalkan Balasan