Ketua Komisi A DPRD Manokwari Selatan Wennie A. Ainusi.

ORANSBARI, Cahayapapua.com— Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Manokwari Selatan Wennie Aleksander Ainusi menilai, beberapa tahun belakangan ini ada indikasi bahwa ada beberapa orang yang hanya mengjar ijazah dalam menempuh jalur pendidikan.

Ia meminta agar semua pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan bisa bersama-sama meningkatkan pengawasan terkait output  pendidikan ini.

Menurutnya, sangat memprihatinkan apabila para pemburu ijazah ini kemudian masuk dan menguasai sistem di pemerintahan.

“Menurut saya ini sangat berbahaya, kalau para pemburu ijazah tanpa peduli dengan pengetahan ini kemudian menjadi penentu kebijakan di dalam sistem pemerintahan, dengan mental dan kualitas yang rendah maka bisa membuat layanan masyarakat menurun,” terangnya.

Untuk itu, ia berharap khususnya bagi setiap universitas yang akan dan sudah menjalankan proses belajar mengajar agar betul-betul berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan sumberdaya yang siap pakai.

“Jangan sudah lulus pegawai, atau sudah masuk jadi tenaga honorer lalu baru mau belajar tentang komputer,” terangnya.

Sebisanya, setiap sumber daya manusia terutama bagi mereka yang sudah memegang ijazah sarjana tinggal di bekali dengan sistem teknisi masing-masing instansi saat mereka bergabung dalam pemerintahan.

“Kalau sudah menjadi tenaga honor, lalu baru mau belajar komputer, dana mana yang mau di gunakan untuk mengajar mereka, dan mana yang mau di gunakan untuk melayani masyarakat, untuk pemerintahan program pembinaan harusnya lebih kepada hal yang lebih teknis, bukan hal yang sudah umum,” tambahnya. (acm)

 

Leave a Reply