Dana Desa. Ilustrasi

Bappeda Wondama: Aparatur Kampung Punya Kewenenagan Besar Kelola Dana Desa

WONDAMA, CAHAYAPAPUA.com-– Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung/ Desa, aparatur kampung punya kewenangan dan tanggungjawab besar dalam kelola anggaran yang dimiliki, jauh berbeda seperti dahulu.

Hal ini disampaikan Kepala Bappeda Teluk Wondama Pieter Lambe, S.Sos baru – baru ini, usai sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa/ Kampung di Kantor Diklat BKD Tekuk Wondama. Hadir pada kegiatan ini segenap aparatur kampung di 76 kampung di Teluk Wondama.

“Kepala Kampung saat ini dan kedepannya, tidak lagi bisa duduk santai seperti terdahulu. Tanggungjawabnya besar dalam mengelola anggaran sesuai UU Nomor 6 tahun 2015,” tegas Pieter Lambe.

Kepala Kampung lanjut Kepala Bappeda, dituntut untuk bersama Badan Perwakilan Masyarakat Kampung (Baperkam) serta unsur lainnya di tingkat kampung, kedepan diwajibkan melakukan perencanaan pembangunan secara berjenjang sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004. “Itu sistem pembangunan Nasional yang menjadi landasan Hukumnya. Mulai dari Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa melakukan perencanaan secara berjenjang,” jelasnya.

Selain anggaran desa bersumber dari APBN, papar dia, pemerintah kampung akan mengelola anggaran yang bersumber dari APBD seperti anggaran dana desa atau ADD, dana Otsus maupun hasil pajak 7,5 persen dari hasil penerimaan pajak daerah berikut bantuan keuangan lainnya.

Mekanismenya, mulai awal tahun tepatnya bulan Januari, pemerintah kampung sudah harus melakukan musyawarah tingkat RT/RW membahas seputar perencanaan pembangunan.Hasilnya diusulkan ke tingkat dusun untuk digelar musyawarah.

Selanjutnya digelar musyawarah kampung/ desa, dan bulan Februari lanjut musyawarah tingkat distrik. Bulan Maret, Pemda menyusun rencana kerja SKPD serta visi – misi SKPD mengenai program kerja tahun berjalan termasuk pos anggaran ke dalam APBD untuk setiap tahunnya. “Disitu tercantum hak – hak pembangunan kampung, di samping Anggaran Dana Desa (ADD) yang di poskan ke dalam APBD setiap Tahun. Misalnya tahun ini kita usulkan ADD, nanti melalui pertimbangan DPRD apakah di tambahkan atau di kurangi. Itu mekanisme dan tahapan yang harus kita lalui bersama.,” paparnya.

Selain sebuah berkah, kewenangan lebih yang diberikan kepada aparatur kampung bisa jadi ibarat boomerang apabila tidak melaksanakan dan menerapkan penggunaan dana desa sesuai aturan yang berlaku.

“Barang ini (Dana Desa) jangan sampai jadi boomerang buat kita aparatur kampung. Tolong kita dibantu secara sederhana rambu – rambu yang harus kita lakukan dan tidak, biar jangan sampai terjadi kesalahan yang berujung pidana dalam mengelola uang Negara tersebut,” harap Kepala Kampung Sararti Distrik Naikere. |ADLU RAHARUSUN