Robert Melianus Nauw. Foto: CAHAYAPAPUA.com |Toyiban

Batal Dilantik sebagai Ketua DPRPB Robby Nauw Mengaku Legowo dan Tak Kecewa

MANOKWARI- Robert Melianus Nauw mengaku legowo atas putusan Menteri Dalam Negeri yang hanya menerbitkan Surat Keputusan atau SK bagi 3 orang pimpinan difinitif DPR Papua Barat. Kemarin ketiga pimpinan itu telah mengambil sumpah janji di kantor DPR jalan Siliwangi Manokwari.

3 orang tersebut, masing-masing Jonathan Annes Jumame, Albert Manibui, dan Ranley Rolando Mansawan yang masing-masing sebagai wakil ketua DPR-PB periode 2014-2019. Robert Nauw selaku ketua difinitif, tidak melakukan sumpah janji lantaran Kemendagri belum menerbitkan SK bagi dirinya.

“Saya tidak kecewa, 4 pimpinan difinitif itu sudah diusulkan ke Kemendagri. Yang tiga sudah diterbitkan SK, cuma yang satu belum,” kata Robert saat menjawab pertanyaan wartawan usai pengambilan sumpah janji 3 pimpinan difinitif, Selasa (16/12/2014).

Sejauh ini, Robert masih menunggu proses SK-nya di Kemendagri, pihaknya pun belum menyiapkan upaya yang akan ditempuh menyusul ketidakikutsertaan dirinya dalam pengambilan sumpah janji pimpinan difinitif DPRPB kemarin.

“Kecuali kalau Kemendagri mengembalikan berkas kepada gubernur, lalu gubernur mengembalikan ke DPR, dan DPR mengembalikan ke partai, baru partai mengambil langkah,” jelasnya.

Hingga saat ini lanjut Robby belum ada upaya DPP Demokrat untuk merubah rekomendasinya. Sebab DPP pun masih menunggu keputusan Mendagri dan inkrah dari Mahkamah Agung soal kasus yang dugaan korupsi yang menjeratnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris DPD Demokrat Papua Barat, Arifin SE. “Saat ini persepsinya sementara inikan SK-nya masih tertahan di Kemendagri, ya tentunya kita harus menunggu,” kata Arifin.

Soal ada atau tidaknya upaya yang akan dilakukan Demokrat, kata Arifin akan dilakukan dengan mempertimbangkan mekanismenya.

Menurutnya, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 dan uu 27 tahun 2014 sudah cukup jelas bahwa jabatan ketua difinitif DPR Provinsi maupun kabupaten adalah hak partai yang memperoleh kursi dan perolehan suara tertinggi.

Sementara terkait status perkara yang menyeret Robby Nauw menurut Arifin saat ini masih banyak pandangan yang berbeda dari para tokoh dan para elit di Papua Barat. Untuk itu, idealnya hal itu dikembalikan kepada Kemendagri. “Apa pun yang diputuskan Kemendagri itu yang nanti kita terima,” tandas Arifin. |TOYIBAN

Tinggalkan Balasan