Ketua Bawaslu Papua Barat, Alfredo Ngamelubun

Bawaslu Akui (Sangat) Terlambat Kawal Tahapan Pilkada

MANOKWARI, Cahayapapua.com—- Bawaslu Provinsi Papua Barat sangat terlambat dalam melaksanakan pengawasan terhadap tahapan pilkada. Bawaslu menyatakan tidak maksimalnya tugas penting ini bukan karena disengajakan.

“Bukan sedikit lagi. Tapi, sangat terlambat dalam melakukan pengawasan. Ini bukan kesengajaan tetapi anggaran pengawasan yang diajukan belum dibahas dan direalisasikan,” kata Ketua Bawaslu, Alfredo Ngamelubun, Selasa (9/8).

Pelaksanaan pilkada Papua Barat tanpa calon perseorangan agaknya menguntungkan pihak Bawaslu. Bisa dibayangkan bagaimana pengawasan mulai dari tahap verifikasi hingga penetapan calon bisa dimaksimalkan.

Meski ada kelonggaran tetapi, tetap saja tugas pengawasan kian berat. Sesuai jadwal tahapan dan program, dalam waktu dekat segera dibentuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Kata Alfdredo, pengawasan terhadap pembentukan PPDP, ini tidak dapat dilakukan. Mengingat, panwas distrik maupun petugas pengawas lapangan (PPL) belum di kabupaten dan kota belum terbentuk.

“Otomatis tahapan awal, mulai dari pembentukan PPDP hingga pemutakhiran data pemilih di tingkat bawah berjalan tanpa pengawasan,” ujar dia.

Menurut Alfredo, kondisi ini sangat membuka celah sengketa dalam penyelenggaraan pilkada. Sebab, pemutakhiran data pemilih sangat krusial.

Dimana, data pemilih selalu dipersoalkan dan disengketakan dalam penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu. Faktor ini sering dijadikan biang masalah dan keributan.

“Kalau dibilang tidak mengawasi. Benar, bawaslu tidak mengawasi. Tetapi bukan kesengajaan melainkan ketidakmampuan kami karena tidak ada anggaran sehingga perangkat di tingkat bahwa tidak bisa dibentuk,” tandasnya.

Dia mengungkapkan, hingga kini sebagian panwaslu di kabupaten/kota belum memiliki kantor serta sarana pendukung berupa fasilitas kerja. Sehingga tugas rutin panwaslu dilaksanakan dengan segala keterbatasan.

Alfredo menambahkan, pemerintah daerah telah menjadwalkan waktu pertemuan dengan bawaslu. Melalui kesempatan itu, ia berharap bisa membahas usulan anggaran pengawasan. Bawaslu mengusulkan anggaran sebesar Rp.215 miliar.

“Anggaran pilkada belum tuntas. Kami perlu bahas bersama-sama untuk mendapatkan kata sepakat. Dengan demikian, di dalam NPHD itu totalnya berapa. Berapa pula yang biasa dibiayai dalam tahun 2016. Dan berapa yang dibiayai pada tahun anggaran berikutnya,” pungkasnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan