Bawaslu PB: Daftar Pemilih Kabupaten/kota Melebihi Jumlah Penduduk

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Bawaslu telah menetapkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Papua Barat.  Ini meliputi sejumlah petunjuk yang menjadi kerawanan pemilu yang bisa terjadi dalam proses pemungutan suara pada Pilkada tahun 2017 mendatang.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Ishak EH. Waramori mengatakan, daftar pemilih merupakan hal terberat. Pasalnya, daftar pemilih di kabupaten/kota rata-rata melebihi jumlah penduduk.

“Kalau dilihat daftar pemilih satu kabupaten, jumlahnya biasa saja. Tetapi kalau diurai sampai di tingkat distrik hingga TPS maka akan nampak. Secara keseluruhan itu nampak normal saja. Bawaslu punya strategi khusus untuk melihat persoalan ini,” kata Ishak, Jumat (2/9/2016).

Kata Ishak, IKP sangat membantu pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dengan adanya IKP, ia berharap pengawas pemilu memiliki pengetahuan terhadap kerawanan-kerawanan pemilu. Bawaslu RI secara nasional telah melaunching IKP.

Menurut Ishak, kerawanan pemilu bisa terjadi pada tahapan pencalonan, rekrutmen tim ad hock di tingkat bawah, pemutakhiran data pemilih, kampanye dan pendistribusian logistik serta proses pemungutan suara.

“Puncak dari semua itu ada pada serta proses pungut hitung. Proses ini sudah harus dikawal dengan baik. Pengetahuan pengawas sangat berpengaruh kualitas pengawasan. Kita juga harus memperhatikan sisi keamanan harus terjamin baik,” ujar dia.

Pemekaran kampung/desa di daerah perbatasan antara kabupaten di Papua Barat merupakan kerawanan pemilu yang cukup berpotensi menimbulkan permasalahan menyangkut data pemilih. Selain itu, daerah-daerah perbatasan juga rawan terjadi mobilisasi pemilih.

“Ini menjadi perhatian Bawaslu. Potensi ini rawan terjadi di perbatasan kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, dan Tambrauw karena, semua daerah akan melaksakan Pilkada gubernur. Eskalasi politik akan meningkat,” kata Ishak lagi. (ALF)

Tinggalkan Balasan