Ilustrasi. Int

BAWASLU: PILKADA RAWAN INTIMIDASI DAN MOBILISASI MASSA

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com— Badan Pengawas Pemilu Papua Barat mengingatkan intimidasi dan mobilisasi massa sebagai kerawanan terbesar yang membayangi pelaksanaan Pilkada serentak di sembilan kabupaten/kota di Papua Barat, besok.

Bawaslu menyatakan hal ini merupakan hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu Papua Barat melalui Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu di 9 kabupaten/kota.

“Sudah dipetakan hingga tingkat distrik melalui Panwaslu, sehingga Indeks Kerawanan Pemilu dan titik-titik kerawanan sudah diketahui,” kata Anggota Bawaslu, Isak Waramury kepada wartawan, Senin (7/12/2015). “Intimidasi dan mobilisasi pemilih merupakan kerawanan terbesar.”

Untuk wilayah Manokwari, ia menyatakan, daerah rawan intimidasi berada di Satuan Pemukiman (SP), Kelurahan Wosi, Sanggeng, dan Amban hingga Pantai Utara, serta daerah perbatasan kabupaten. “Tekanan dari kepala kampung dan masyarakat karena faktor keluarga,” kata dia.

Daerah yang rawan mobilisasi massa menurutnya berpeluang terjadi di Raja Ampat dan Sorong Selatan. “Di daerah tersebut massa dari Sorong dan Maybrat serta Tambrauw ke Manokwari yang bisa diarahkan,” ujarnya.

Sementara untuk Wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Wondama ia menerangkan, memiliki indeks kerawanan relatif rendah. Sementara Kabupaten Fakfak dan Kaimana memiliki potensi kerawanan tersendiri.

“Di Kabupaten Fakfak kita telah tempatkan pelaksana tugas untuk melakukan pengawasan karena dua anggota Panwaslu belum kembali ke tempat tugas,” tuturnya.

Untuk Kaimana, kendala yang dihadapi terkait distribusi logistik. Distribusi logistik ke Distrik Yanmour menjadi yang tersulit dibanding daerah lain di kabupaten itu. Logistik ke kampung itu disalurkan menggunakan helikopter milik SAR melalui kabupaten Nabire, Papua.

Sementara itu untuk mencegah potensi kecurangan dalam Pilkada di Manokwari Bawaslu Papua Barat memberikan bimbingan teknis  (bimtek) pemantapan pengawasan pemungutan suara dan rekapitulasi suara bagi Panwaslu tingkat Distrik, Pengawas Pemilu, dan Petugas TPS se-Kabupaten Manokwari.

Isak mengatakan, kondisi di lapangan masih tergolong rawan akan kecurangan-kecurangan sehingga perlu dilakukan pemantapan kembali. “Kami berpikir penting untuk dibekali lagi, karena, berita acara hasil pemungutan suara harus dibawa oleh pengawas dan kalau bisa direkap lebih awal sebelum PPD menyelesaikan rekapannya,”kata Isak kemarin.

Kata Isak, proses yang cepat ini harus dilakukan, agar bisa dikroscek dengan hasil rekapan nantinya sehingga dapat dikonfirmasi jika ada perubahan data.

Bimtek juga untuk mensinergikan antara Panwas distrik dan PPL agar bisa mengawal formulir C -6 atau pemberitahuan pemilih. Pihaknya tak ingin, formulir ini dibagi sembarang, termasuk kemungkinan adanya praktik politik uang. |RASYID FATAHUDDIN| EDITOR : TOYIBAN

 

Tinggalkan Balasan