Ilustrasi Pilkada Papua Barat

Bawaslu : Sidalih Lemah, Banyak Pemilih Tak Punya NIK dan NKK

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Barat  mengatakan bahwa Sistem Pendataan Pemilih (Sidalih) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat masih lemah.

Sehingga ditemukam ribuan pemilih yang tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun Nomor Kartu Keluarga (NKK) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat. Dan itu disebabakn, adanya penggunaan E-KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Sidalih yang dipakai masih lemah sehingga banyak pemilih tidak memiliki NIK dan NKK,” ungkap Ishak usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur PB 2017, Sabtu (25/2) di Ballroom Aston Niu Hotel.

Penilain tersebut kata dia, bukan tanpa alasan, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Tambaruw yaitu, terdapat sekira 16 ribu pemilih baik yang tak memiliki NIK maupun NKK. Karena itu menurutnya angka tersebut jauh diatas kewajaran.

Tak hanya itu beber Ishak, pihaknya juga menghapus sekira 15 ribu Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Pegunungan Arfak dan lebih 10 ribu di Kabupaten Sorong. “Jumlah ini banyak sekali, berarti sistemnya yang harus kita perbaiki lebih dulu sehingga kita punya DPT lebih baik lagi,” terangnya.

Untuk itu kedepannya tutur Ishak, untuk membangun demokrasi yang baik dan berintegritas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sebagai penyelanggara perlu membenahi mekanisme pemuktahiran data pada tingkat bawah sehingga masyarakat memperoleh dan menggunakan haknya dengan baik.

“Jadi yang perlu kita perbaiki kedepan ini adalah sistim. Sistem ini yang harus dibenahi. Kalau kita sudah perbaiki, sistem akan lebih bagus lagi,” ujarnya menagaskan lagi.

Dia selanjutnya menuturkan, dengan banyaknya pemilih yang tidak memiliki NIK dan NKK tersebut menyebabkan meningkatnya pemilih yang menggunakan E-KTP atau surat keterangan dari Disdukcapil.

“Jadi dalam hal ini, KPU dan Disdukcapil melakukan perekaman terhadap mereka yang belum miliki NIK dan NKK, karena itu keluarnya atau hasilnya banyak keterangan domisili. Sekali lagi jauh-jauh hari kita harus memperbaiki data DPT ini dengan baik,” ucap Ishak.

Lebih jauh dijelaskan Ishak, semestinya sebelum sampai pada penetapan DPT, pendataan DPS (Daftar Pemilih Sementara) lebih dulu diperbaiki dengan teliti dan baik. Sehingga saat penetapan DPT tak terjadi seperti saat ini. “Harusnya perbaiki dulu dari awal pendataan DPS, sehingga dari DPS ke DPT bersih dan data DPT yang dipakai bagus,” cetusnya.

Selain itu ia menyoroti penyelanggara (KPU) di Kabupaten Maybrat yang masih menggunakan DPT pada Pemilihan Legislatif (DPR) dan Pemilihan Presiden (Pilplres) yang jumlahnya lebih tinggi dari saat ini. Sedangkan pemuhktahiran data pemilih tidak digunakan dengan baik.

“Yang mereka gunakan sampai sekarang kan, DPT hasil Pileg dan Pilpres. Jadi total DPT yang kita hapus semua sekitar 25 ribu. Artinya angka ini sama halnya, satu kabupaten,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU PB Amus Atkana yang juga ditemui usai kegiatan tersebut mengatakan bahwa Sidalih yang digunakan saat ini yaitu sistem yang dimiliki oleh KPU secara terpusat. Dan dengan adanya sitem ini justru penyelenggara (KPU, red) terbantukan.

“Kita patut apresiasi juga Sidalih ini. Bayangkan kita bisa bandingkan, 2012 tidak ada aplikasi (Sidalih, red) ini. Aplikasi yang baru dan bagus ini sangat membantu kami,” terangnya menyikapi pernyataan dari Bawaslu PB.

Amus pun, turut menyebutkan, selain Sidalih KPU secara terpusat juga memiliki beberapa sistem yang mendukung terselenggaranya pemilihan umum yang maju dan baik. Diantaranya Sihitung (Sistem Penghitungan), Silok dan lain sebagainya. “KPU berusaha memanfaatkan semua sistem yang menggunakan kemajuan IT yang ada,” ujarnya.

Namun sebelum melihat Sidalih, sambung Amus, perlu melihat kesiapan SIAK (Sistem Informasi Kependudukan) yang dimiliki Pemerintah Daerah (Disdukcapil). Pasalnya sebelum menggunakan Sidalih terlebih dahulu menggunakan SIAK. “Data sebelum turun ke Sidalih lebih dulu masuk di SIAK, kan begitu,” sambung dia.

Meski demikian kata Amus, jikalau pun masih terdapat kekurangan seperti yang diungkapkan Bawaslu, pada prinsipnya KPU secara kelembagaan tentunya akan terus meningkatkan sistem tersebut. Dengan tujuan mengahadirkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. (TNJ)

Tinggalkan Balasan