Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Alfredo Ngamelubun

Bawaslu Terima Banyak Aduan, di Kabupaten Sorong Saksi Diusir

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pasca pencoblosan dalam Pilkada gubernur, bupati dan walikota yang ada di Papua Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Barat menyatakan menerima banyak aduan dari masyarakat.

Fakta ini diungkapkan Komisioner Bawaslu Papua Barat Alfredo Ngamelubun. Ia mengatakan, pihaknya mencatat, terdapat beberapa pelanggaran yang diklaim cukup menonjol terutama di beberapa daerah di wilayah Sorong Raya.

Diantaranya, terjadi pengusiran saksi di Kabupaten Sorong, diduga dilakukan oleh salah satu tim pemenangan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati ke tim paslon lain.

“Di Kabupaten Sorong, untuk Pilkada bupati, kami mendapat laporan dari Paslon Nomor Urut 1 Zeth Tumokolo dan Ibrahim Poko. Mereka melaporkan bahwa di Distrik Kobar terjadi pengusiran saksi sehingga para saksi tidak mengikuti proses pemungutan dan penghitungan,” bebernya.

Dia menuturkan, hal itu dilaporkan ke Panwaslu setempat pada, Kamis (16/2). Dan selanjutnya Panwaslu akan menyerahkan hal ini pada Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk menentukan status dari pengaduan tersebut, apakah masuk dalam pelanggaran pidana atau tidak.

Tak hanya itu, Alfredo mengatakan di Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni, pengaduan juga datang dari tim pemenangan Paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Stepanus Malak-Ali Hindom. Pasangan ini menuding adanya perbedaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU sebelumnya dengan jumlah surat suara yang digunakan dalam pencoblosan.

“Hal sudah kami komunikasikan ke Panwas setempat untuk mencari tahu kebenarannya. Dan ternyata dari hasil itu, data yang dimiliki tim Paslon nomor tiga adalah data lama,” terang Alfredo.

Selanjutnya, Alfredo menerangkan, terkait dua daerah yang hanya mengusung kandidat tunggal, yaitu di Kabupaten Maybrat dan Kota Sorong, pihaknya belum mendapat informasi pasti.

“Kalau di Maybrat memang kami belum dapat informasi pasti, tapi untuk di Kota Sorong memang ada pemilih kotak kosong. Dan untuk presentasinya kita belum bisa memastikan berapa persen karena prosesnya masih jalan,” jelas dia.

“Kita sama-sama sudah mengikuti proses pemilihan, jadi kalau memang ada kandidat yang merasa dirugikan dalam proses ini, maka silahkan diadukan ke Panwas, sehingga persoalan bisa diselesaikan. Jangan merasa ada persoalan namun tidak dilaporkan. Batas waktu pengaduan Pilkada ini hanya 7 hari setelah pemilihan,“ tutup Alfredo. (MAR)

Tinggalkan Balasan