GAMBAR: ILUSTRASI PROYEK JALAN

BBPJN X Disebut Setujui Tuntutan Pengusaha Asli Papua

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—-  Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X (BBPJN) Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebut bersedia memberikan jatah paket proyek kepada pengusaha asli Papua di Papua Barat. Kesepakatan tersebut dicapai dalam sebuah pertemuan tertutup di Manokwari Kamis pekan lalu. 

Kesepakatan ini akhirnya mencairkan ketegangan yang terjadi akhir-akhir ini antara BBPJN X dengan para pengusaha asli Papua yang ditandai dengan dibukanya segel kantor Balai beberapa waktu lalu.

Ketua Forum Pengusaha Asli Papua Jhon Iek mengatakan dalam pertemuan itu kedua pihak berhasil menyepakati 5 poin utama untuk memuluskan rencana tersebut dalam sebuah nota kesepahaman bersama. “Proyek pekerjaan dengan nilai satu hingga sepuluh miliar rupiah harus diprioritaskan bagi pengusaha asli Papua,” kata Jhon Iek, Senin (4/5/2015).

Ditanya soal empat point lain yang disepakati dalam nota kesepahaman yang dimaksud, Jhon Iek mengaku belum bisa membeberkan lebih jauh, karena masih akan dilakukan perbaikan oleh pihak balai.

Menurut Jhon Iek, pengusaha asli Papua telah diberikan kesempatan untuk mencoba melaksanakan pekerjaan, dimana kesepakatan yang dicapai melaksanakan amanat Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 84 Tahun 2012 tentang keberpihakan terhadap pengusaha asli Papua.

”Nilai proyek bisa bertambah. Sehingga kedepannya jika pengusaha asli Papua punya rekam jejak yang baik dalam melaksanakan kegiatan, maka tidak ada alasan untuk memberikan proyek dengan nilai yang lebih tinggi lagi,” ujar dia sembari mengatakan dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama di Jayapura, Papua.

Jhon Iek menambahkan Forum Pengusaha Asli Papua mengakomodir seluruh kepentingan pengusaha asli Papua. Sehingga tidak benar jika forum berkerja karena orientasi tertentu.

“Tindakan pengusaha asli Papua sangat direspon oleh DPR Papua Barat maupun MRP Papua Barat. Tapi, mereka tidak sempat hadir. Karena saat itu kepala balai datang sangat mendadak,” ujar Jhon lagi

Terpisah, Anggota DPRPB, Jhon Dimara mengungkapkan kegelisahannya. Pasalnya, pertemuan yang digelar itu tidak melibatkan pihak-pihak terkait, seperti DPRPB dan beberapa pihak lainnya.

“Kesepakatnya seperti apa ? Mengapa pertemuan itu dilakukan seolah-olah tertutup. Harusnya pertemuan itu transparan sehinga semua hal yang disepakati itu bisa dilaksanakan dengan baik, karena semua pihak yang hadir dapat saling mengingatkan,” kata Jhon Dimara.

Legislator asal Partai Hati Nurani Rakyat ini mengungkapkan, jika hasil pertemuan itu hanya melahirkan kesepakatan yang dapat diimplementasikan dalam jangka pendek, maka aksi demonstrasi pengusaha asli Papua akan terulang lagi.

“Harusnya kesepakatan ini dipikirkan untuk solusi jangka panjang. Jangan aksi demo itu kembali terjadi karena, pengusaha asli Papua menuntut haknya untuk diakomodir dalam pembagina pekerjaan,” tuturnya.

Jhon Dimara menambahkan protes yang disampaikan oleh para pengusaha asli Papua melalui aksi demonstrasi yang berakhir dengan penyegelan kantor BBPJN X. Ini menandakan kuat indikasi ada ketidakberesan dalam pengelolaan paket pekerjaan yang dikelola oleh institusi tersebut.

“Pertemuan di hotel Aston bisa dikatakan, adalah pertemuan ilegal. Karena tidak melibatkan semua pihak seperti saat dilakukan pemalangan. Ini kesengajaan untuk membatasi ruang gerak,” imbuhnya. |RASYID