Satu dari sekian kantor di Jalan Percetakan Negara Manokwari yang dipalang pemilik hak ulayat, Selasa (2122014). Foto : CAHAYAPAPUA.com | Adith Setyawan

11 Kantor Pemerintahan Manokwari Diblokade

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com-Sebanyak 11 instansi pemerintah yang terletak di Jalan Percetakan Manokwari, Selasa (2/12/2014) pagi sekitar pukul 9 diblokade oleh pemilik hak ulayat yang meminta agar tanah seluas 4 hektar diatas perkantoran tersebut segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari.

Hal ini membuat aktifitas para pekerja kantoran di area tersebut macet total. Kondisi ini juga membuat jalan utama Percetakan Manokwari lumpuh.

“Surat gugatan ini sudah tiga kali kami mengajukannya berturut-turut, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan baik dari pemerintah daerah, oleh sebab itu kami lakukan pemalangan ini,” kata pemilik hak ulayat, Paulus Indouw, Selasa (2/12/2014).

Paulus mengakui, jika ada penyelesaian yang baik dari pemerintah daerah maka pemalangan ini akan dilepas. Namun, jika tidak ada jalan keluar yang baik bagi masyarakat hak ulayat ini, maka pemalangan akan tetap dilakukan.

“Besar ganti rugi yang kami minta kepada daerah sebesar Rp 10 miliar, karena pada saat kami palang (blokade) Puskesmas mereka sudah bayar bambu sumpah itu Rp 50 juta,” jelasnya.

Menurut Paulus, para pemilik hak ulayat merasa tidak puas karena tanah yang begitu luas tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan kepada pemerintah kepada pemilik hak ulayat.

“Kami tidak rasa puas dengan pemberian biaya yang begitu kecil dengan wilayah kami yang kurang lebih 4 hektar ini, oleh sebab itu kami tidak rasa puas sehingga kami lakukan pemalangan ini,” tegasnya.

Beberapa petugas kepolisian yang datang ke lokasi bersama Kapolsek Kota Manokwari, Kompol. R Herminto, yang ditemani mantan anggota DPR Obet Arik Ayok, pun berunding dengan beberapa masyarakat pemilik hak ulayat, namun pemalangan tetap saja berlangsung, pasalnya pemilik hak ulayat ingin bertemu langsung dengan Bupati Manokwari sebagai putra Arfak.

“Untuk buka palang (blokade) bisa saja tetapi pemilik hak ulayat ini maunya ketemu dengan bupati langsung ,”singkat Kapolsek Kota Kompol R Herminto.

Dari pantauan beberapa pegawai negeri sipil harus bersusah payah melompati pagar, karena pagar kantor diblokade oleh pemilik hak ulayat.

Belasan kantor yang diblokade diantaranya BKD (Badan Kepegawaian Daerah), kantor Inspektorat, Departemen Agama, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik (BPS), Bapedda, Pertanahan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Bulog Sub Divre dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan anak. |ADITH SETYAWAN | TAKDIR

 

EDITOR: BUSTAM

Tinggalkan Balasan